Misliadi: Tak Ada Niat Gubernur Abdul Wahid Menjual Stadion Utama Riau

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU- Setelah pernyataan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid terkait rencana penjualan Stadion Utama Riau menjadi viral dan menuai kontroversi, sejumlah elemen masyarakat, termasuk DPRD Riau, memberikan tanggapan serius. Salah satu anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB, Misliadi, menegaskan bahwa Gubernur Abdul Wahid tidak pernah berniat menjual Stadion Utama Riau kepada pihak mana pun.

“Tidak ada niat Pak Gubernur Abdul Wahid untuk menjual aset-aset daerah, apalagi Stadion Utama yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau,” ujar Misliadi saat dimintai tanggapan oleh awak media.

Misliadi, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, menjelaskan bahwa pihaknya langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada Gubernur.

Baca Juga: Klarifikasi Soal Wacana Jual Stadion Utama Riau, Erisman: Hanya Respons Spontan Gubri

“Ini hal yang serius. Kami sebagai anggota DPRD langsung bertanya kepada beliau, dan Pak Abdul Wahid dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin menjual aset daerah, apalagi Stadion Utama, kepada pihak lain,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pernyataan Gubernur yang sempat viral tersebut kemungkinan besar terjadi karena kelelahan akibat padatnya agenda, serta adanya beberapa usulan terkait penjualan aset-aset lain seperti kendaraan dinas.

“Mungkin saat itu Pak Gubernur lelah, ditambah dengan beberapa usulan penjualan aset seperti mobil dan lainnya, sehingga pernyataan itu keluar secara spontan. Padahal, maksud beliau adalah agar aset-aset yang membutuhkan biaya pemeliharaan besar bisa dikelola oleh pihak ketiga melalui konsep kerja sama, bukan dijual,” tambah Misliadi.

Baca Juga: Bupati Inhu Pastikan Mudah Sinergi dengan Pemprov Riau, Ade Agus Hartanto : Gubernur Abdul Wahid Mentor Saya

Lebih lanjut, ia mendukung pemikiran Gubernur agar venue-venue PON yang ada bisa dimanfaatkan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama dengan pihak swasta.

“Kita sangat mendukung ide Pak Abdul Wahid agar venue PON bisa menambah PAD dengan kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam pengelolaannya, tentunya dengan kajian yang matang agar kebijakan tersebut tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Misliadi, polemik ini sebaiknya tidak diperpanjang.

“Menurut saya, tidak perlu lagi diperdebatkan dan digoreng ke mana-mana karena memang tidak ada niat menjual. Yang ada hanyalah upaya agar aset-aset seperti Stadion Utama bisa dikelola dengan baik dan berkontribusi terhadap pendapatan Provinsi Riau. Soal apakah nantinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau tidak, ya kita tunggu saja,” tutup anggota DPRD asal daerah pemilihan Bengkalis, Dumai, dan Kepulauan Meranti itu.***