RIAUMAKMUR.COM - Istana merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada partai politik.
Usulan tersebut disampaikan KPK sebagai langkah untuk menekan praktik korupsi yang kerap terjadi di lingkungan partai.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden memiliki komitmen kuat dalam agenda pemberantasan korupsi, termasuk melalui ide-ide yang muncul dari berbagai pihak.
Baca Juga: Presiden Tolak Mundurnya Hasan Nasbi dari Jabatan Kepala PCO, Ini Penjelasan Mensesneg
“Yang jelas, Presiden punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Ini juga bagian dari Asta Cita,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Hasan menyebut bahwa setiap ide terkait pemberantasan korupsi patut untuk didiskusikan secara terbuka, termasuk soal pendanaan partai politik lewat APBN.
“Ide-ide untuk memberantas korupsi bisa datang dari siapa saja dan bisa didiskusikan. Nantinya, ide yang paling masuk akal dan terbaik bisa diproses menjadi produk hukum,” jelasnya.
Terkait dengan usulan dana untuk partai politik, Hasan menilai bahwa gagasan tersebut tetap perlu dikaji secara mendalam. Jika tujuannya untuk mengatasi tingginya biaya politik yang memicu korupsi, maka perlu juga dibahas mengenai reformasi sistem politik itu sendiri.
“Kalau katanya biaya politik mahal karena sistem politiknya, maka nanti juga bisa muncul ide memperbaiki sistem tersebut agar tidak mahal lagi,” ujarnya.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi bisa dimulai dari berbagai jalur, seperti penambahan bantuan atau perbaikan sistem politik. Semua itu, lanjut Hasan, pada akhirnya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama di parlemen.
“Memberantas korupsi itu pintu masuknya banyak. Bisa lewat penambahan bantuan, bisa juga dari memperbaiki sistem politik. Ide-ide ini nanti akan didiskusikan lebih lanjut di DPR,” pungkasnya.
Artikel Terkait
DJPb: APBN Riau Triwulan I Surplus Rp72 Miliar
APBN Indonesia Surplus dan Pertumbuhan Ekonomi Diangka 5 Persenan
Pemprov Riau Percepat Realisasi Kegiatan Alokasi Dana APBN
Didanai APBN, Pemprov Riau Kebut Ganti Rugi Lahan Rencana Pembangunan Fly Over Subrantas - Garuda Sakti
Realisasi Pendapatan APBN di Riau per 30 November 2023 Rp23,34 Triliun
Cek Penyaluran Bantuan Pangan, Presiden: Jika APBN Mencukupi, Akan Dilanjutkan
Pj Bupati Kampar Minta Masukan Usulan APBN 2025 ke Pusat
Kinerja APBN hingga Pertengahan Maret 2024 Tetap Tinggi
Menkeu: APBN Terjaga Surplus dengan Kinerja Baik
Sawit Sumbang Rp50 Triliun Penerimaan Pajak pada APBN
Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi dalam Penggunaan APBN
Riau Terima Alokasi APBN TA 2025 Sebesar 32,79 Triliun
Presiden Cek Langsung Penganggaran APBN hingga Satuan ke-9
Realisasi APBN Riau hingga Februari 2025 Tumbuh 62,74%, Penerimaan Pajak Turun, Bea Cukai Melonjak
APBN Riau Surplus Rp944,35 Miliar per Maret 2025, Ditopang Lonjakan Bea Keluar