Tak Ada Ampun! Prabowo Siap Sikat Jenderal dan Kader Gerindra di Tambang Ilegal

RIAUMAKMUR.COM - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan laporan mengejutkan terkait maraknya aktivitas tambang ilegal di Indonesia.

Berdasarkan data yang ia terima, tercatat ada 1.063 lokasi tambang ilegal yang masih beroperasi di berbagai wilayah, dengan potensi kerugian negara yang ditaksir mencapai sedikitnya Rp300 triliun.

“Kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun,” tegas Prabowo dalam pidato kenegaraan perdananya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Baca Juga: Polda Riau Sita Alat Tambang Emas Ilegal di Kuansing, Pelaku Dijerat UU Minerba

Menanggapi kondisi tersebut, Prabowo mengingatkan bahwa tidak akan ada kompromi bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi di militer maupun kepolisian.

Ia menegaskan sikap tegasnya terhadap pihak-pihak berpengaruh yang mencoba berlindung di balik jabatan atau pangkat tinggi.

“Saya beri peringatan! Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun,” ujarnya di hadapan anggota parlemen.

“TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal? Tidak ada alasan, kami akan bertindak,” lanjutnya menekankan.

Presiden juga menegaskan perlunya dukungan penuh dari MPR, DPR, dan partai politik untuk membersihkan praktik tambang ilegal yang merugikan negara.

Prabowo bahkan mengingatkan bahwa tidak akan ada pengecualian bagi siapa pun, termasuk kader partai yang ia pimpin sendiri.

“Saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra, cepet-cepet kalau ada terlibat. Laporkan saja, karena walaupun kau Gerindra tidak akan saya lindungi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya telah menyoroti masalah serupa dalam pidatonya.

Ia mengungkapkan bahwa praktik bisnis manipulatif seperti tambang ilegal, judi online, narkoba, hingga penyelundupan, merupakan kenyataan pahit yang merugikan rakyat.

“Sebagian kecil masyarakat, dengan segala kelebihannya, justru mengeksploitasi rakyat,” ujar Puan.

“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas,” tambahnya.