Pemkab Kobar Awasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah

RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar), Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para siswa.

Pemantauan dilakukan Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, dengan mengunjungi TKN Pembina, SDN 7 Madurejo, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Madurejo, Kamis (12/3/2026).

“Kami turun langsung ke lapangan untuk memantau pelaksanaan program ini, memastikan kualitas menu, proses pengolahan hingga distribusinya berjalan dengan baik sehingga anak-anak benar-benar menerima makanan yang layak dan bergizi,” ujar Nurhidayah.

Baca Juga: Praktisi Hukum : Pernyataan Gubernur Gorontalo Soal Tambang Ilegal Sudah Sesuai Regulasi

Dalam kunjungan tersebut, Bupati meninjau proses distribusi makanan, kualitas menu yang disajikan kepada siswa, serta mekanisme pengolahan makanan di dapur penyedia layanan. Ia juga berdialog langsung dengan pihak sekolah dan para siswa untuk mengetahui tanggapan terhadap pelaksanaan program tersebut.

Program MBG di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini dijalankan melalui SPPG dengan sasaran sekitar 1.800 siswa setiap hari. Program ini bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak sekolah sekaligus mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar siswa.

Ia menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang perlu dipahami masyarakat terkait nilai anggaran makanan yang sering menjadi perbincangan di media sosial. Menurutnya, nilai tersebut memiliki komponen pembiayaan tertentu.

“Yang skala kecil Rp8.000 dan skala besar Rp10.000 untuk makanan. Kemudian ada Rp3.000 untuk bahan baku operasional dan Rp2.000 untuk kebutuhan lain seperti sewa tempat, fasilitas serta peremajaan alat masak, sehingga totalnya Rp15.000,” jelasnya.

Menurut Nurhidayah, skema tersebut saat ini juga diterapkan dalam pelaksanaan SPPG di Kabupaten Kotawaringin Barat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap melakukan evaluasi, terutama terkait variasi menu yang disajikan kepada siswa.

Ia menyebutkan bahwa pihak SPPG telah menyiapkan menu yang berganti setiap hari agar tidak monoton serta lebih sesuai dengan selera anak-anak.

“Kualitas menu juga diawasi oleh tenaga ahli agar makanan yang disajikan memenuhi standar gizi bagi anak sekolah,” tambahnya.

Nurhidayah juga menjelaskan bahwa sebagian bahan baku makanan masih dipasok dari Pulau Jawa sehingga mempengaruhi biaya operasional program. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan agar pelaksanaannya tetap berjalan optimal.

Selain itu, ia menegaskan bahwa program MBG tidak dapat diganti dengan pemberian uang tunai kepada siswa, karena program tersebut merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan.

“Kita akan terus mengawasi mulai dari proses sterilisasi pengolahan, waktu pengantaran, hingga makanan sampai ke sekolah. Jangan sampai anak-anak menerima makanan yang sudah dingin atau belum matang. Semua harus dipastikan kualitasnya,” pungkasnya.