Pemerintah Kampar Akan Tingkatkan Pengawasan Pupuk Bersubisidi

RIAUMAKMUR.COM, KAMPAR - Pemerintah Kabupaten Kampar akan memperketat pengawasan peredaran pupuk bersubsidi.

Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi ini akan dilakukan melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Langkah ini dilakukan menanggapi keluhan petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Kampar.

Baca Juga: Takjub dengan Bakat dan Prestasi Putri Ariani, Ketua DPRD Riau Berharap Ini..

"Perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan yang lebih ketat terhadap penyaluran pupuk bersubsidi," ungkap Pj Sekda Kampar, Azwan, Senin (19/6/2023) saat Rapat Koordinasi Bersama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP).

Menurutnya pemerintah berupaya memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar mencapai petani kecil yang membutuhkannya, bukan jatuh ke tangan yang salah.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kampar Ir Nurilahi Ali mangatakan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan mengentaskan masalah yang terjadi dalam distribusi pupuk.

Baca Juga: Mahasiswa Universitas Riau Ikuti Asistensi Mengajak di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru

Pertama, perlu ada peningkatan dalam sistem distribusi pupuk subsidi. Pemerintah akan memastikan ketersediaan pupuk yang memadai di seluruh wilayah, mengurangi birokrasi yang rumit, dan meningkatkan aksesibilitas bagi petani.

Langkah kedua yang bisa diambil yakni dengan penggunaan teknologi e-commerce dan aplikasi berbasis ponsel agar distribusi pupuk bersubsidi efektif.

Selain itu dalam rangka memastikan bahwa pupuk tersebut benar-benar mencapai petani kecil yang membutuhkannya pemerintah akan memperkuat sistem pemantauan dan pemeriksaan yang ketat di setiap tahap distribusi pupuk.

Baca Juga: Terapkan Aspek HSSE Secara Berkelanjutan, PT KPI Unit Dumai Raih Penghargaan 4 Stars Gold di HSEIA 2023

Ia menyatakan distribusi pupuk subsidi yang tidak tepat sasaran menjadi permasalahan serius petani saat ini.

"Yang seharusnya diberikan kepada petani kecil malah berakhir di tangan spekulan atau petani besar yang sebenarnya tidak membutuhkannya, hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar di dalam sektor pertanian," bebernya.

Dilapangan saat ini ada pula permasalahan terkait dengan kualitas pupuk subsidi yang disediakan.