RIAUMAKMUR.COM, -Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, diduga melakukan kampanye terhadap Bakal Calon Presiden (Bacapres) RI dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo.
Kampanye dari Gibran Rakabuming ini terlihat dari cuitan akun twitter milik PDI Perjuangan, yakni @PDI_Perjuangan.
Dalam video yang sudah dihapus itu, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka dan juga Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengajak masyarakat untuk memilih Ganjar Pranowo.
Baca Juga: Partainya Dukung Prabowo, PDI Perjuangan Tutup Peluang AHY dan Ridwan Kamil Jadi Cawapres Ganjar Pranowo?
Gibran Rakabuming sendiri merupakan anak dari Presiden RI, Joko Widodo, sedangkan Bobby Nasution adalah menantu dari Joko Widodo. Ketiganya merupakan kader PDI Perjuangan.
“Saya Gibran Rakabuming, mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar. Terima kasih,” ucap Gibran dikutip Senin (28/8/2023).
Sayangnya, video ajakan tersebut sudah dihapus oleh PDI Perjuangan sejak Selasa (29/8/2023). PDI Perjuangan mengakui bahwa unggahan tersebut bukanlah kampanye, melainkan bentuk komunikasi politik dengan rakyat.
Baca Juga: Selain Ridwan Kamil dan Gibran, Ini Tokoh Politik yang Bakal Diusung PSI Sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Lolly Suhenty mengatakan pihaknya tidak akan memberikan sanksi terhadap kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) yang mengampanyekan bakal Capres Ganjar Pranowo.
Padahal, Bawaslu telah menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar pasal 283 UU Pemilu. Di mana pasal tersebut menyatakan larangan kepada para pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye.
Meski tak memberikan sanksi, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembinaan terhadap para kepala daerah tersebut.
Baca Juga: Sudah Jumpa dengan Megawati, Menebak Langkah Ridwan Kamil Diantara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo
“Sehingga kemudian kami teruskan Kementerian Dalam Negeri supaya dilakukan pembinaan, karena yang menjadi subjek adalah kepala daerahnya. Kami sudah meneruskan dan kami sudah melakukan pleno,” kata Lolly kepada wartawan, Jumat (22/9/2023).***