RIAUMAKMUR.COM- Prevalensi stunting di beberapa kalurahan di Kabupaten Sleman angkanya masih tinggi. Dibutuhkan komitmen kalurahan untuk mendukung program percepatan penurunan stunting. Apalagi ditemukan data kasus anak stunting ternyata bukan berasal dari keluarga miskin.
Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menuturkan dari total kasus stunting di Pemkab Sleman ternyata hanya 4,93 persen atau sebanyak 108 kasus dari 2.208 kasus kejadian stunting yang berasal dari keluarga miskin.
"Dengan demikian stunting bukan hanya perkara lemahnya ekonomi namun lebih pada membangun kesadaran dan pengetahuan dalam pencegahan stunting,” ujarnya saat memberi sambutan dalam workshop ‘Percepatan Penurunan Stunting Berbasis Masalah Wilayah Menuju New Zero Stunting di 2024, di Grha Sarina Vidi, Sleman, Kamis (18/4/2024).
Baca Juga: Penanganan Stunting di Kota Padang Berjalan Baik, Keluarga Berisiko Turun Drastis
Workshop adalah bagian dari Rembug Stunting yang digelar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman dan diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman selaku Sekretariat Pelaksana TPPS.
Bupati Kustini menyambut baik workshop Rembuk Stunting ini sebagai bentuk upaya menyatukan langkah menangani stunting di Kabupaten Sleman. "Syukur Alhamdulillah prevalensi stunting Sleman menunjukkan penurunan. Berdasarkan ePPGBM, prevalensi stunting Sleman turun sebesar 2,37 persen sehingga menjadi 4,51 di tahun 2023 lalu,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa selaku Ketua TPPS menekankan agar semua pihak memperhatikan beberapa hal terkait hasil hasil Audit Kasus Stunting (AKS) 2023 di Kabupaten Sleman. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak yaitu perilaku merokok di rumah tangga masih menjadi faktor determinan yaitu sebesar 64 persen.
Baca Juga: Angka Stunting di Atas Target, Pj Gubri: Tidak Boleh Lengah
"Selanjutnya, pola asuh dan pemberian makanan balita dan anak masih menjadi perhatian serius karena hanya lima persen dari kasus stunting yang berasal dari keluarga tidak mampu, artinya tidak ada masalah terkait akses pangan dalam keluarga,” tandasnya.
Hadir sebagai narasumber, Wildan Solichin, Kepala Dinas P3AP2KB menyampaikan paparan hasil monitoring dan evaluasi 2023 dan rencana kerja TPPS Kabupaten Sleman. Sementara Samsul Bakri, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman membahas materi mengenai kebijakan pemberdayaan pemerintah kalurahan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Sedangkan Diah Retnoningsih, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan materi mengenai integrasi program kegiatan stunting dalam perencanaan pembangunan.
Baca Juga: Kadinkes Klaim Kasus Stunting di Donggala Menurun
Usai para narasumber memaparkan materinya, acara dilanjutkan dengan rembug / diskusi mengenai permasalahan penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman.
Dalam acara ini Bupati Sleman bersama Ketua TPPS menandatangani Berita Acara Rembug Stunting. Kegiatan dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting bersama lintas sektor dan komitmen Kalurahan dengan Prevalensi Stunting di atas Kabupaten. ***