RIAUMAKMUR.COM - Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendorong industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) untuk bertransformasi secara digital. Pasalnya, perkembangan ekonomi mengarah ke perdagangan digital sehingga PBK menjadi salah satu instrumen strategis untuk diperkuat.
Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala Bappebti, Kasan dalam Pembukaan Bulan Literasi PBK 2024 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat pada Senin (5/8/2024). Bulan Literasi PBK 2024 mengusung tema "Transformasi Perdagangan Berjangka Komoditi di Era Digital".
"Industri PBK perlu dimaksimalkan dan bertransformasi di era digital. Sejalan dengan itu, diperlukan strategi penguatan transaksi multilateral antara lain dengan inovasi produk/kontrak baru, mencari pasar (anggota) baru, serta penguatan regulasi. Paralel dengan itu, diperlukan pula penguatan perlindungan masyarakat agar aman dalam bertransaksi dan mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap berkembangnya industri PBK, khususnya transaksi multilateral," ujar Kasan dikutip dari siaran Kemendag yang InfoPublik terima pada Selasa (6/8/2024).
Baca Juga: Generasi Muda Diajak Meningkatkan Kontribusi dalam Pembangunan Desa
Kasan menyampaikan, industri PBK harus bersiap diri dengan baik menghadapi proses pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) pada Januari 2025 mendatang.
"Industri PBK perlu bersiap diri mengingat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dan peraturan turunannya sedang difinalisasi. Transisi kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto dan derivatif keuangan dari Bappebti ke OJK dan BI akan mentransformasi industri PBK. Hal ini dapat menjadi momentum bagi Bappebti dan pelaku usaha dalam memperkuat kolaborasi untuk pengembangan kontrak multilateral dan transaksi bilateral," ujarnya.
Kasan juga mengatakan, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring juga harus lebih kreatif membuat kontrak komoditas termasuk pengembangannya, baik untuk transaksi fisik maupun futures, melalui kolaborasi bersama asosiasi, industri, dan pelaku usaha. Dengan demikian, kontrak yang diperdagangkan benar-benar sesuai kebutuhan pasar dan masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Jambi Serahkan Bantuan Dumisake Pendidikan kepada 552 Siswa di Merangin
Kompetensi pelaku usaha juga menjadi salah satu kunci peningkatan kepercayaan masyarakat.
Untuk itu, asosiasi PBK perlu melakukan berbagai pelatihan dan optimalisasi peran Lembaga Sertifikasi Profesi PBK yang telah dibentuk tahun lalu.
Kasan juga meminta Bappebti untuk terus menumbuhkan ekosistem PBK menjadi lebih baik. "Kuatkan pengawasan, tindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan, dan tentunya perkuat literasi secara masif. Untuk itu, mari satukan langkah mewujudkan ekosistem industri PBK yang aman dan nyaman untuk berinvestasi," kata Kasan.
Baca Juga: Gubernur Sulteng-Universitas Tadulako Teken MoU untuk Peningkatan Ekonomi dan Pendidikan
Bappebti mencatat, nilai transaksi PBK pada 2023 secara Notional Value (NV) mencapai Rp25.680 triliun. Pada semester I-2024, kinerja PBK tercatat Rp14.594 triliun. Transaksi tersebut masih lebih didominasi bilateral seperti forex, single stock, dan index dibandingkan multilateral. Pada 2023, transaksi bilateral mencapai Rp25.273 triliun, sedangkan multilateralnya mencapai Rp407,1 triliun.
Cakupan komoditas yang ditransaksikan dalam PBK masih terkonsentrasi pada timah, crude petroleum oil (CPO), olein, kakao, kopi, dan emas digital. "Padahal, Indonesia merupakan produsen/eksportir komoditas strategis di pasar lokal dan global, seperti karet, kopra, nikel, batu bara, dan produk perikanan. Jadi, kinerja PBK masih berpeluang besar untuk ditingkatkan," imbuh Kasan.
Lebih lanjut, perdagangan merupakan salah satu kunci penopang ekonomi Indonesia. Pada 2023, perdagangan berkontribusi 12,94 persen bagi Produk Domestik Bruto (PDB) atau menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan. Dengan demikian, peran perdagangan harus ditingkatkan secara berkelanjutan dan fokus untuk Indonesia Emas 2045.