Sebanyak 6.421 Personel Polri Siap Amankan Pilkada Kalbar 2024

RIAUMAKMUR.COM - Polda Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan "Mantap Praja Kapuas 2024" di Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Senin (26/8/2024).

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto, menyatakan bahwa apel gelar pasukan ini bertujuan memastikan kesiapan dan koordinasi setiap pasukan dalam pengamanan Pilkada 2024.

"Sebanyak 6.421 personel siap mengamankan Pilkada di Kalbar, dan semuanya telah memahami tugas pokok serta fungsinya masing-masing sesuai dengan jadwal kegiatan pengamanan," ujar Kapolda Pipit Rismanto.

Baca Juga: Polres Pulau Morotai Perketat Pengamanan Pendaftaran Paslon Pilkada 2024, Pendukung Dilarang Datang Naik Truk

Ia menekankan agar seluruh personel bertindak secara profesional dan humanis dalam menjalankan tugasnya.

"Saya minta seluruh personel menjalin komunikasi yang baik dengan semua elemen masyarakat, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban," lanjutnya.

Selain itu, Kapolda Kalbar mengajak seluruh pasukan/personel untuk berperan aktif dalam menjaga kelancaran dan keamanan Pilkada.

Baca Juga: Polda Maluku Utara Kerahkan 216 Personel untuk Amankan Pendaftaran Pilkada 2024

"Personel yang dikerahkan berasal dari Polda, Polres, hingga Polsek jajaran. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi yang kondusif, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman dan nyaman," tambahnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, mengajak seluruh masyarakat Kalbar untuk menjaga situasi yang aman dan kondusif selama tahapan Pilkada berlangsung.

"Saya mengharapkan seluruh lapisan masyarakat Kalbar untuk terus menjaga keamanan, ketertiban, serta tali silaturahmi menjelang dan selama tahapan Pilkada ini," ujarnya.

Baca Juga: Disebut Miliki Vibes Seperti Sana TWICE, Netizen Ini Kesal Karena Visual Cantik Asa BABYMONSTER Masih Underrated

Ia juga mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap netral selama tahapan Pilkada.

"Netralitas ASN itu harga mati. Kami akan mengeluarkan peraturan dan memberikan sanksi jika ada ASN yang tidak netral dalam Pilkada ini," tegas Harisson.

Adapun tahapan Pilkada saat ini akan memasuki masa pendaftaran calon kepala dan wakil kepala daerah mulai 27-29 Agustus 2024. ***