RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah Indonesia menginisiasi pelaksanaan program replikasi pelayanan publik dengan tujuan menyusun model inovasi pelayanan publik.
Program ini berfokus pada penanganan tengkes atau stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN).
Ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi tematik yang sedang berjalan.
Baca Juga: BRGM Luncurkan Penanaman Sagu dan Mangrove di Desa Lukit Kepulauan Meranti
Berdasarkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), banyak inovasi pelayanan publik yang lahir dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Inovasi-inovasi ini dikelompokkan ke dalam fokus reformasi birokrasi tematik, termasuk penanganan tengkes, pengendalian inflasi, dan P3DN.
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Abdul Hakim, menyatakan bahwa model inovasi pelayanan publik diharapkan dapat mempercepat reformasi birokrasi dengan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Salah satu tujuan dari penyusunan model inovasi ini adalah mendapatkan masukan dan pengayaan dari para pakar akademik dari Perguruan Tinggi terkait tentang rencana model yang telah disusun bersama tim,” jelas Abdul Hakim dalam Focus Group Discussion (FGD) Review Rencana Model Inovasi Pelayanan Publik, sebagaimana dikutip pada Senin (30/9).
Baca Juga: Bantuan Pencegahan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Disalurkan
Lebih lanjut, Kementerian PANRB menggandeng Tim Penulis dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI) untuk menyusun Rencana Model Inovasi Pelayanan Publik.
Rencana ini merupakan hasil diskusi antara Tim Penulis dengan Kementerian PANRB, kementerian/lembaga terkait, serta inovator yang menjadi acuan pembelajaran.
Menyoroti pola penanganan tengkes yang sedang dilakukan pemerintah, Manajer Tim Percepatan Penurunan Tengkes Setwapres, Iing Mursalin, menjelaskan bahwa penanganan tengkes saat ini mencakup berbagai penyebab langsung dan tidak langsung.
“Ini memerlukan kerja sama dan koordinasi lintas sektor di seluruh tingkat pemerintah, swasta, dan masyarakat,” katanya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi program penanganan stunting agar semua pihak memahami peran masing-masing dan bekerja sama untuk mempercepat penanganan masalah ini.