RIAUMAKMUR.COM - Komisi Yudisial (KY) mencatatkan jumlah laporan pemantauan persidangan di tahun 2024 mencapai 808 laporan sejak Januari hingga Oktober.
Ini menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memantau jalannya persidangan di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana pemilu.
"Kita jumlah keseluruhan itu sekitar 808, ada yang inisiatif dari Komisi Yudisial, ada yang permohonan. Terkait jumlah yang 551 itu permohonan dari masyarakat, kemudian KY juga melakukan inisiatif untuk melakukan pemantauan jumlahnya sekitar 257," kata Joko Sasmito dalam konferensi pers pemantauan persidangan tindak pidana pemilu tahun 2024, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Baca Juga: Pemkot Padang Dorong Integrasi Statistik Sektoral untuk Pembangunan Berkelanjutan
Joko menambahkan sejumlah laporan tersebut juga terkait dengan pemantauan persidangan tindak pidana pemilu (Tipilu). Meskipun demikian, ia optimis peran KY dalam memantau jalannya persidangan semakin dipercaya oleh publik.
Hal tersebut diyakininya akan berdampak pada meningkatnya jumlah laporan pemantauan. Ini terutama seiring dengan berlangsungnya Pemilu dan Pilkada 2024 yang berlangsung bulan ini.
"Di tahun 2023 mulai dari Januari sampai dengan Desember permohonan baik pemantauan pada umumnya yang ditambah dengan Pemilu dan termasuk Pilkada jumlahnya 820. Kita masih ada dua bulan."
"Kan ini tadi 808 itu kan masih bulan Oktober, jadi nanti masih ada November dan Desember. Perkiraan saya pasti masih lebih," ujarnya.