RIAUMAKMUR.COM - Dosen UGM, Bayu Dwi Apri Nugroho menyoroti, alokasi anggaran Rp23,61 triliun guna mendukung program swasembada beras di Indonesia. Ia menilai anggaran tersebut masih kurang guna pencapaian swasembada pangan dalam waktu lima tahun ke depan.
Bayu mengatakan, permasalahan teknis dan non-teknis menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini. Anggaran besar diperlukan untuk pengembangan infrastruktur, inovasi teknologi, dan berbagai kebutuhan teknis lainnya.
"Kalau dilihat dari rencananya, arah menuju swasembada memang sudah terlihat. Namun, optimisme ini harus dilihat dari berbagai sisi, terutama karena konfliknya tinggi," kata Bayu saat berbincang dengan PRO3 RRI, Kamis (5/12/2024).
Baca Juga: Polri Bertekad Pertahankan Opini WTP pada 2024
"Dari sisi teknologi, Indonesia sebenarnya sudah memiliki berbagai inovasi yang mendukung swasembada beras. Kalau secara teknologi kita sudah siap, tapi ini juga cost-nya tinggi," ucapnya.
Kemudian, ia juga menyoroti, pembukaan lahan baru kerap kali menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Perencanaan yang matang dan pendekatan partisipatif menjadi kunci mengurangi resistensi dari masyarakat lokal terhadap kebijakan ini.
"Tantangan terbesar terletak pada tingginya biaya dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan. Kalau rencana sudah ada, tinggal bagaimana kita menjalankannya dengan tepat," ujarnya.