RIAUMAKMUR.COM - Mendagri Tito Karnavian menyambut baik wacana penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Ia mengaku setuju pemilihan orang nomor satu di daerah diwakili melalui wakil rakyat di setiap daerah.
Menurut Mendagri, belajar dari penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024, ada biaya besar yang harus dikeluarkan dalam Pilkada langsung. Padahal, pesta demokrasi bersifat langsung tersebut dan sebenarnya bisa dilakukan melalui mekanisme demokrasi yang lain.
"Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD 'kan," kata Mendagri, Senin (16/12/2024).
Baca Juga: KPK Mulai Fokus Penanggulangan Korupsi di Sektor Asuransi dan Pelayanan Publik
Meski menyetujui usulan pilkada lebih baik dilangsungkan di DPRD, ia mengatakan bahwa usulan tersebut memerlukan kajian. Termasuk di bawah kementeriannya.
Mendagri masih menantikan kajian-kajian lain dari berbagai pihak seperti dari DPR RI maupun dari kalangan akademikus.
Lebih lanjut, ia menjanjikan bahwa usulan pilkada di DPRD ini akan dibahas secara serius di bawah kementeriannya.
Baca Juga: BSI Catat Kenaikan Signifikan Tabungan Haji
Karena, lanjutnya, aturan mengenai pemilu kepala daerah ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025.
"Pasti akan bahas, kan salah satunya sudah ada di Prolegnas, di Prolegnas kalau tidak salah, termasuk UU Pemilu dan UU Pilkada," katanya.
Sebelumnya, pada hari Kamis (12/12/2024), Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia.
Karena pilkada langsung berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.