RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berencana menggarap sektor perkebunan sawit.
Rencana ini masih dalam tahap kajian dan berpotensi berujung pada pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru atau memanfaatkan core bisnis yang sudah ada.
Hal ini disampaikan Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid usai mengunjungi Dinas Perkebunan Riau di Jalan Cut Nyak Dien, Rabu (5/3/2025). Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto.
Baca Juga: Gubri Abdul Wahid Minta BRKS Perluas Nasabah dan Bantu Kelola Bantuan Masyarakat Secara Terarah
"Saya minta Pak Kadis Perkebunan (Syahrial Abdi) menyusun formulasi untuk pendirian BUMD Perkebunan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Pak Kadis sudah menyelesaikan kajian dengan mempertimbangkan luas lahan yang tersedia," ujar Wahid.
Gagasan ini lebih berfokus pada pemanfaatan lahan usaha yang sebelumnya bermasalah secara hukum.
Lahan yang telah dimenangkan pemerintah dalam gugatan hukum dan berstatus inkrah harus dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah.
"Tadi ada laporan dari Pak Yanto (Wagubri) bahwa sudah ada beberapa lahan yang berstatus inkrah. Nantinya, lahan tersebut akan diambil alih oleh daerah dan dikelola melalui badan usaha," jelas Wahid.
Terkait jumlah sektor perkebunan sawit yang akan dikelola serta potensi pendapatannya, Wahid belum merinci lebih lanjut. Namun, ia berharap upaya ini dapat menjadi peluang bisnis baru yang memberikan sumber pendapatan bagi daerah.
"Kita upayakan semaksimal mungkin. Karena itu, saya minta Pak Kadis segera menyusun formulasi kajiannya," tambah Wahid.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Riau, Syahrial Abdi, menyatakan siap menindaklanjuti arahan Gubernur. Termasuk melakukan kajian potensi serta pemetaan lahan sawit yang dapat dikelola.
Saat ini, salah satu BUMD Riau, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), memiliki anak usaha bernama SPR Trada yang tengah menjajaki peluang bisnis di industri peternakan sapi perah di Riau.
Namun, apakah SPR Trada dapat mengakomodasi gagasan Gubri Wahid untuk mengelola perkebunan sawit masih dalam tahap kajian.
"Yang jelas, pengelolaan ini harus sesuai dengan core bisnisnya. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa membentuk BUMD baru. Nanti hasil kajian akan kami sampaikan kepada Gubernur," pungkas Syahrial.