RIAUMAKMUR.COM - Istana merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemberian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada partai politik.
Usulan tersebut disampaikan KPK sebagai langkah untuk menekan praktik korupsi yang kerap terjadi di lingkungan partai.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan bahwa Presiden memiliki komitmen kuat dalam agenda pemberantasan korupsi, termasuk melalui ide-ide yang muncul dari berbagai pihak.
Baca Juga: Presiden Tolak Mundurnya Hasan Nasbi dari Jabatan Kepala PCO, Ini Penjelasan Mensesneg
“Yang jelas, Presiden punya agenda yang sangat serius untuk memberantas korupsi. Ini juga bagian dari Asta Cita,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Hasan menyebut bahwa setiap ide terkait pemberantasan korupsi patut untuk didiskusikan secara terbuka, termasuk soal pendanaan partai politik lewat APBN.
“Ide-ide untuk memberantas korupsi bisa datang dari siapa saja dan bisa didiskusikan. Nantinya, ide yang paling masuk akal dan terbaik bisa diproses menjadi produk hukum,” jelasnya.
Terkait dengan usulan dana untuk partai politik, Hasan menilai bahwa gagasan tersebut tetap perlu dikaji secara mendalam. Jika tujuannya untuk mengatasi tingginya biaya politik yang memicu korupsi, maka perlu juga dibahas mengenai reformasi sistem politik itu sendiri.
“Kalau katanya biaya politik mahal karena sistem politiknya, maka nanti juga bisa muncul ide memperbaiki sistem tersebut agar tidak mahal lagi,” ujarnya.
Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi bisa dimulai dari berbagai jalur, seperti penambahan bantuan atau perbaikan sistem politik. Semua itu, lanjut Hasan, pada akhirnya akan menjadi bagian dari pembahasan bersama di parlemen.
“Memberantas korupsi itu pintu masuknya banyak. Bisa lewat penambahan bantuan, bisa juga dari memperbaiki sistem politik. Ide-ide ini nanti akan didiskusikan lebih lanjut di DPR,” pungkasnya.