RIAUMAKMUR.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong, dalam kasus korupsi impor gula.
Menurutnya, persoalan utama dalam kasus ini bukan semata soal pelanggaran hukum, melainkan juga terkait dengan keberpihakan politik.
Dalam program Rakyat Bersuara yang ditayangkan ulang melalui YouTube Official iNews pada Selasa (22/7/2025), Feri menyebut bahwa hukuman terhadap Tom Lembong tidak lepas dari posisinya yang dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan.
"Memang ada problematika hukum, bahwa Pak Tom Lembong salah. Salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda," ujar Feri dalam tayangan tersebut.
Feri menjelaskan, ketidakhadiran ‘perlindungan’ politik membuat Tom lebih rentan secara hukum.
Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa keputusan politik seseorang bisa menentukan seberapa besar risiko hukum yang dihadapi.
"Pak Tom Lembong tetap salah, tapi bukan hanya soal hukum. Salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat supaya aman, supaya tidak disentuh," lanjutnya.
Ia kemudian membandingkan penanganan kasus Tom dengan kasus lain yang disebut-sebut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas.
Feri mempertanyakan lambannya proses hukum yang menyentuh nama-nama dari lingkaran kekuasaan.
"Saya punya catatan, kasus yang melibatkan Pak Zulhas, kapan jaksa mau menangani? Kan banyak tuh hal yang mau dibuktikan," katanya.
Feri menilai, perlakuan berbeda dari aparat penegak hukum terhadap aktor-aktor politik menunjukkan adanya ketimpangan serius dalam sistem hukum Indonesia.
Ia menilai hukum seolah tajam ke pihak yang berseberangan dengan kekuasaan, namun tumpul terhadap yang berada di lingkarannya.
"Ayo cepat supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan sampai orang melihat hukum itu betul-betul timpang, hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang," pungkas Feri.