RIAUMAKMUR.COM - Masih ada sejumlah jemaah yang namanya terdaftar untuk berangkat ibadah haji tahun ini belum melunasi biaya haji.
Ada sejumlah provinsi yang kuota jemaah untuk berangkat ibadah haji tahun ini masih banyak. Untuk itu tahap pelunasan biaya haji diperpanjang hingga 19 Mei 2023.
Kuota cadangan jemaah calon haji mulai dibolehkan untuk melunasi biaya haji.
Hingga Senin (15/5/2023) terdata dari total kuota haji tahun ini, baru 196.377 jemaah yang mengkonfirmasi lunas pembayaran biaya hajinya berdasarkan data Kementrian Agama (Kemenag) RI.
Provinsi dengan sisa kuota masih cukup banyak, jumlah cadangan yang diberi kesempatan melunasi mencapai 40 persen. Sementara jika sisa kuotanya tinggal sedikit, jumlah cadangan ditambah menjadi 20 persen.
“Kuota cadangan setiap provinsi pada tahap perpanjangan ini kita hitung secara proporsional, dengan besaran prosentase dari 20 persen sampai 40 persen,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab.
Baca Juga: Lima Nama Terkait Korupsi BTS Kominfo Akan Segera Diadili
Ia memaparkan ada sembilan provinsi dengan kuota cadangan 20 persen, yaitu Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.
Sedangkan 12 provinsi dengan kuota cadangan 25 persen, yaitu Aceh, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.
Sedangkan provinsi dengan kuota cadangan 30 persen adalah Sumatra Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
Baca Juga: Hamil Anak Pertama, Jennifer Coppen: Aku Sangat Bahagia dengan Kehamilan Ini
“Kuota Cadangan di Provinsi Jawa Timur dan Maluku sebesar 35 persen. Sedang DKI Jakarta mencapai 40 persen,” jelasnya.
Menurutnya jemaah yang melunasi biaya haji dengan status cadangan akan diberangkatkan jika sampai dengan penutupan seluruh tahapan pelunasan masih ada sisa kuota pada masing-masing provinsi.
"Jika mereka tidak bisa berangkat tahun ini akan menjadi prioritas untuk keberangkatan tahun depan,” imbuhnya.