RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - PT Pegadaian bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyelenggarakan acara Keuangan Syariah Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) pada hari Kamis (15/6/2023).
Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan bertujuan untuk memberikan edukasi keuangan inklusif kepada pemuda, mahasiswa, perempuan, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam sambutannya, Maryono, Pimpinan Wilayah II Kantor Pegadaian Pekanbaru, mengucapkan terima kasih kepada UMRI atas penyediaan tempat untuk acara kuliah umum ini. Kami juga berterima kasih kepada Kemenko Bidang Ekonomi atas fasilitas yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini.
"Kita harapkan pertemuan ini berkontribusi nyata pada masyarakat. Jadi hasilnya bukan sekadar perjanjian kerjasama," ujar Maryono, Kamis (15/6/2023).
Ia berharap Pegadaian, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan.
Selain itu, ia juga berharap agar mahasiswa yang mengikuti acara tersebut dapat berbagi pengetahuan yang mereka peroleh kepada sesama mahasiswa lainnya.
"Termasuk menjadi corong penyampai tentang ekonomi syariah kepada masyarakat luas," ucapnya.
Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dr Erdiriyo berharap bahwa kegiatan ini akan menciptakan kemitraan yang baik antara UMRI, Pegadaian, dan Pegadaian Syariah. Dia berpendapat bahwa ada banyak potensi program yang dapat dikembangkan bersama di masa depan.
Erdiriyo mengungkapkan tentang peluang yang besar bagi mahasiswa yang terlibat dalam program-program yang ditawarkan.
"Selama saya monitoring, satu agen Pegadaian di Jawa Timur bisa menerima fee sampai Rp30 juta. Kalau ada yang menabung haji atau umrah, mereka dapat fee. Ada juga yang menggadaikan sesuatu, mereka juga mendapatkan fee," tuturnya.
Peluang lain yang dapat dimanfaatkan oleh UMRI adalah melalui program sertifikasi halal. Menurut Dr. Erdiriyo, program ini merupakan program yang didanai oleh negara dengan alokasi dana ratusan miliar setiap tahunnya. Namun, sayangnya, tidak semua dana tersebut dapat digunakan sepenuhnya dan kembali ke kas negara.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong UMRI untuk menjadi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dengan deputinya berada di Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau. Hal ini bertujuan agar UMRI dapat memanfaatkan peluang tersebut dan menjadi lembaga yang mendukung proses sertifikasi halal, sehingga dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif.
"Jika UMRI menjadi LP3H, maka banyak kesempatan yang bisa diambil. Karena untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal, ada dana yang bisa diperoleh oleh UMRI," jelasnya.
Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Rektor UMRI, Dr. H. Saidul Amin, MA, menyampaikan bahwa kerjasama ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan kemajuan ekosistem ekonomi keuangan syariah.