RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau, Hudaimi Hamidi, memprediksi bahwa akan terjadi defisit anggaran di tahun 2023 ini.
Hal tersebut disampaikan Husaimi Hamidi lantaran bagi hasil sebesar Rp 800 Miliar dari BUMD PT Riau Petroleum belum juga masuk sampai akhir Bulan Juni ini.
"Ketika dianggarkan Rp800 miliar itu saya sudah coba sampaikan bahwa ketika tahapnya satu atau dua belum selesai, sementara kita pembahasan bulan November, arti kata diterima 2023 secara UU Perseroan pasti dividen itu tidak bisa disetor di tahun 2023. Pasti nanti akan masuk di 2024, kalau kita berbicara tentang dividen," kata Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi, Rabu (21/06/2023).
Baca Juga: Husaimi Hamidi: Pemerintah Harus Siapkan Pendidikan Khusus Migas dan Sawit
Dijelaskan politisi PPP ini, dividen ini tidak sama dengan retribusi. Tdak bisa langsung masuk ke kas daerah, karena ada prosedurnya. Atau, kata dia, boleh masuk seperti itu, tapi harus ubah anggaran dasarnya. Sampai hari ini anggaran dasarnya belum diubah.
"Dividen itu pasti tidak akan bisa dibagikan di 2023 ini. Dampaknya kita akan defisit anggaran. Saya sudah ingatkan semua penerimaan itu sudah diposting ke pembiayaan. Kalau ada penerimaan tak masuk, sudah pasti pembiayaan terganggu," kata dia.
Lanjut dia, pembahasan APBD itu harus real, jangan hanya yang penting siap. Sekarang sudah mau masuk bulan Juli. Menurut dia, gubernur mengatakan deviden akan masuk kata dan sudah mengundang kepala daerah rapat percepatan.
Baca Juga: Jarang Diperhatian Pemerintah, Ini Harapan Guru Swasta ke Husaimi Hamidi
"Arti kata kan masih pembahasan. Kalau pun masuk, jika tidak diubah anggaran dasar, tidak ada aturan yang membolehkan deviden itu dibagi di tahun berjalan. Kecuali anggaran dasarnya diubah," kata dia.
Ia meminta pihak terkait yang mengurus persoalan ini agar dievaluasi. Sebab, pihak-pihak yang mengurus masalah ini tidak mampu bekerja.
"Evaluasi direktur Riau Petroleum, karena dia tidak mampu. Kemudian biro ekonomi, asisten II," kata dia.***