Draf Usulan Pj Gubernur Rampung, DPRD Riau Berharap Peran Serta Tokoh Masyarakat

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Komisi I DPRD Riau akhirnya menyelesaikan draf mekanisme usulan Pj Gubernur Riau, menyusul Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Syamsuar, di penghujung tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, mengatakan, draft ini akan menjadi pedoman bagi DPRD Riau dalam mengusulkan tiga nama Calon Pj Gubernur Riau ke presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

"Sudah kita diskusikan, sudah kita lakukan pendalaman, kita juga sudah datangi daerah yang juga lakukan itu. Tadi komisi I telah merampungkan, sudah finalisasi draft mekanisme bagaimana pengajuan itu dilakukan," kata Eddy A Mohd Yatim, Kamis (31/8/2023).

Baca Juga: Demi Netralitas Pemilu, Husaimi Hamidi Keberatan Kalau SF Hariyanto Jadi Pj Gubernur Riau

Penyusunan draft ini, sambung politisi Partai Demokrat ini, dibuat karena DPRD Riau memiliki hak untuk mengusulkan calon Pj, karena DPRD merupakan representasi dari masyarakat.

Eddy Yatim menambahkan, draf ini sangat penting karena DPRD Riau terdiri dari berbagai partai politik, yang direpresentasikan dalam fraksi-fraksi.

"Jadi mekanismenya, usulan itu nanti akan masuk lewat fraksi, satu fraksi boleh usulkan satu nama. Di DPRD Riau kan ada 8 fraksi, artinya nanti ada 8 nama. Ini digodok 8 nama ini. Setelah diusulkan, muncul 3 nama. 3 nama inilah disepakati dan paripurnakan. 3 nama ini lah nanti dikirim ke presiden melalui Mendagri," kata Eddy.

Baca Juga: Anaknya Lolos Jadi Parlemen Remaja, Ida Yulita Susanti: Bakatnya Sudah Kelihatan Sejak SD

Nantinya, Anggota DPRD Riau akan turun dan menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan aktivis sosial, pemuka agama, pemuka adat, dan juga akademisi.

Untuk itu, DPRD Riau sangat mengharapkan peran serta dari kelompok masyarakat untuk mengawal proses ini, karena berkaitan dengan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat nantinya.

"Kita ini sudah banyak menerima pandangan dan diskusi dari pakar asosiasi  keilmuan hukum Tata negara (HTN) Provinsi Riau dan akademisi Hukum universitas Riau. Kita yakin, jika para tokoh masyarakat, akademisi, serta pemegang kepentingan bisa bersinergi, maka akan lahir pemimpin yang menjadi representasi dari masyarakat itu sendiri," tutupnya.***