Konflik Internal DPRD Bengkalis, Syahrial: Bayangkan Selama Satu Tahun, Ada Kader Partai Lain di Fraksi Golkar

RIAUMAKMUR.COM, BENGKALIS - Ketua DPD Golkar Kabupaten Bengkalis, Syahrial, akhirnya angkat bicara terkait polemik yang terjadi di internal Fraksi Golkar DPRD Bengkalis.

Diceritakan Syahrial, persoalan ini bermula dari 6 orang Anggota Fraksi Golkar yang tidak mau mendaftarkan diri di Partai Golkar, sebagai Caleg dari Partai Golkar di Pemilu 2024.

Padahal, DPP Partai Golkar sudah mengeluarkan intruksi agar seluruh Anggota Fraksi Golkar mendaftarkan diri ke Partai Golkar, dan bersama-sama memenangkan Golkar di Pemilu 2024.

Baca Juga: Polemik Internal DPRD Bengkalis, KNPI: Mereka Ngerti Gak Apa Itu Mosi Tidak Percaya?

"Kemudian kami dapat isu bahwa 6 orang anggota kami terindikasi pindah ke partai lain, dengan berkoordinasi dengan DPD Golkar Riau dan DPP, kami membentuk tim investigasi, hasilnya diketahui 4 orang sudah berpindah partai, dibuktikan KTA dengan nomor lengkap," kata Syahrial, Senin (4/9/2023).

Dan lebih parahnya, tegas Syahrial, empat orang atas nama Septian Nugraha, Al Azmi, Syafroni Untung, dan Ruby Handoko alias Akok ini, ternyata sudah terdaftar selama satu tahun di PDI Perjuangan.

"Bayangkan, bagaimana rasanya ketika kami mengetahui bahwa selama ini ada partai di dalam partai. Kami kemudian memanggil saudara Akok untuk menguji kebenarannya, ternyata dia masih tidak mengaku," terangnya.

Baca Juga: Protes Karena Dipecat Golkar, Anak dan Saudara Bupati Bengkalis Rupanya Terbukti Nyaleg di PDI Perjuangan

Semua semakin terang benderang ketika KPU mengumumkan nama-nama DCS, dimana empat orang yang disebut tadi sudah terdaftar dalam DCS PDI Perjuangan.

Dua orang Anggota fraksi lainnya atas nama Hendri Hasibuan dan Rahmah Yenny, menurut Syahrial, juga terindikasi pindah ke partai lain, tapi saat ini masih dalam proses penelusuran.

"DPP Partai Golkar tidak bisa memecat dua orang ini karena belum ada bukti kuat, beda halnya dengan empat orang tadi, yang kami berhasil mendapatkan nomor KTA-nya. Begitulah sistem di Partai Golkar, partai belum bisa bersikap kalau belum ada bukti kuat," tambahnya.

Baca Juga: Ini Kata Golkar Bengkalis Soal Empat Anggota Dewan yang Dipecat

Ditegaskan Syahrial, semua Anggota Fraksi wajib tegak lurus pada kebijakan fraksi, selagi kebijakan itu tak bertentangan dengan AD/ART partai. Setiap pelanggaran tentu ada konsekuensi yang harus diterima.

"Melanggar saja diberi sanksi, apalagi sampai berkhianat dengan pindah partai," tuturnya.***