Ade Armando Lagi-lagi Jadi sorotan, Sebut Yogyakarta Tidak Demokratis dan Politik Dinasti

RIAUMAKMUR.COM - Pegiat media sosial, Ade Armando, kembali ramai di media sosial.

Kali ini, Ade Armando mengeluarkan sindiran terhadap beberapa universitas menjelang Pilpres 2024.

Ade Armando menyindir kampus-kampus yang kerap mengkritik praktik politik dinasti.

Baca Juga: Kampanyekan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming, Golkar Akan Pasang Puluhan Ribu Baliho di Seluruh Penjuru Indonesia

Sorotan utama yang dilakukan Ade Armando yaitu kaos yang dikenakan sejumlah anggota BEM UI, UGM dan universitas lainnya terdapat tulisan 'Republik Rasa Dinasti'.

Ade Armando mengaku merasa ironis dengan aksi para anggota BEM UI, UGM dan universitas lain karena menurutnya, politik dinasti sebenarnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Ironis sekali, mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang menjalankan politik dinasti dan hanya diam saja," jelas Ade Armando.

Baca Juga: Tiga Mantan Gubernur Riau Jadi Tim Pemenangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming

"Anak BEM harus tahu dong, kalau mau melawan politik dinasti, politik dinasti sebenarnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga Gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu," tambah Ade Armando.

Menurutnya, Gubernur Yogyakarta saat ini tidak dipilih melalui pemilu melainkan garis keturunan yaitu Sultan Hamengkubuwono X.

Beliau menyampaikan bahwa kepemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2012.

Baca Juga: Siap Menangkan AMIN, Taufik Arrakhman: Antusias Masyarakat Sudah tidak Terbendung

Ia menyebutkan bahwa mantan anggota DPR yang memiliki peran besar mengurus dibuatnya undang-undang tersebut ialah Ganjar Pranowo.

"Salah satu anggota DPR yang memiliki peran besar dalam kelahiran UU bernama Ganjar Pranowo," imbuhnya

Calon Presiden RI nomor urut tiga tersebut berpengalaman menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi ll DPR hingga sampai akhirnya maju di Pilgub Jawa Tengah tahun 2013.

Baca Juga: Sesuai Kabar Langit dan Bumi, AMIN Akan Menang Pilpres 2024, Cak Imin: Orang Turki Sampai Nangis

Disamping itu, Ade mempertanyakan dibalik aksi mahasiswa yang hanya diam terkait praktik politik dinasti di Yogyakarta.

Menurut dia, hal tersebut sangat kontradiksi dengan konstitusi.

Dia menilai semua daerah seharusnya tunduk dengan UUD 1945 dan menetapkan pemilihan harus secara demokratis.

Baca Juga: Sosok Ganjar Pranowo, Menikah dengan Anak Tokoh NU, dan Bela Megawati di Konflik Internal PDI

"UUD 1945 menetapkan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. Selama menjadi bagian dari NKRI, Jogja harus tunduk pada UUD 1945," tambah Ade Armando.

UU Nomor 22 Tahun 1948 mengenai kepemerintahan daerah memilih syarat utama untuk menjadi daerah istimewa yaitu memiliki pemerintahan sendiri sebelum diproklamasikannya Negara Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berdiri sejak 1755 dengan didirikannya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Setelah kemerdekaan, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan akan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga: Ganjar Pranowo - Mahfud MD Ingin Indonesia Unggul dari Negara Lain

Pemerintah Indonesia menyatakan daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang merupakan bagian dari RI sesuai dengan Pasal 18 UUD pada 5 September 1945.

Yogyakarta yang merupakan daerah istimewa memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjalankan kepemerintahannya sendiri.***