Pemilihan Langsung Gagal? Refleksi Demokrasi Indonesia Menurut Marwan Yohanis

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU – Politisi senior Partai Gerindra, Marwan Yohanis, S.Sos., M.I.Kom., mengaku tak terkejut dengan munculnya wacana untuk mengembalikan sistem pemilihan eksekutif melalui mekanisme pemilihan tidak langsung.

Menurut mantan Ketua DPD Gerindra Riau ini, gagasan tersebut bukanlah hal baru. Ia menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah lama mempertimbangkan kembali hal ini di kalangan internal partai.

"Sejak Partai Gerindra berdiri, Pak Prabowo sudah menyampaikan hal ini. Jadi, bagi kami yang sudah lama berjuang di Partai Gerindra, ini bukan hal mengejutkan. Ini memang pemikiran lama," ujar Marwan, Rabu (18/12/2024).

Krisis Demokrasi dan Tiga Syarat Pemilihan Langsung

Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Provinsi Riau ini menjelaskan bahwa melihat kondisi demokrasi saat ini, mengembalikan sistem pemilihan eksekutif melalui mekanisme tidak langsung dianggap sebagai solusi atas sejumlah masalah demokrasi yang muncul.

Ia merujuk pada tiga syarat utama agar sistem pemilihan langsung dapat berjalan efektif: wilayah yang tidak terlalu luas, jumlah penduduk yang kecil, serta tingkat pendidikan politik yang memadai.

"Kalau kita lihat dari tiga syarat tersebut, Indonesia kurang cocok untuk sistem pemilihan langsung. Negara ini terlalu luas, penduduknya banyak, dan pendidikan politik masyarakat masih sangat minim," tegasnya.

Sejak diberlakukannya sistem pemilihan langsung, Marwan melihat masyarakat cenderung memilih pemimpin bukan berdasarkan visi dan misi, melainkan atas dasar popularitas, hubungan emosional, atau bahkan pragmatisme yang memicu praktik politik uang.

"Idealnya, masyarakat memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan gagasan. Namun, kenyataannya, hanya sedikit masyarakat yang sadar akan hal ini. Bahkan, tren ini terus menurun," ungkap mantan Ketua DPRD Kuantan Singingi ini.

Kerusakan Birokrasi dan Intimidasi Masyarakat

Marwan juga menyoroti dampak buruk sistem pemilihan langsung terhadap birokrasi pemerintahan. Ia menilai netralitas ASN sulit terjaga karena mereka kerap dijadikan "mesin politik" oleh kekuatan tertentu, menciptakan konflik internal antar-ASN.

"Banyak penunjukan pejabat yang didasarkan pada balas jasa politik, bukan kompetensi. Selain itu, ASN yang dianggap berseberangan dengan penguasa seringkali harus menghadapi risiko, seperti dipindahkan ke wilayah terpencil," ujarnya.

Tidak hanya itu, Marwan mengungkap adanya intimidasi terhadap masyarakat miskin melalui politisasi bantuan sosial (Bansos).

"Sering kali bantuan dari APBN atau APBD dipolitisasi. Jika masyarakat tidak mendukung pihak tertentu, bantuannya bisa ditunda atau bahkan dicabut," katanya.

Polarisasi dan Perpecahan di Masyarakat

Menurut Marwan, rendahnya pendidikan politik juga menyebabkan polarisasi di masyarakat, terutama dalam momen-momen politik seperti Pilpres 2019. Polarisasi tersebut bahkan menciptakan istilah seperti "cebong" dan "kampret."

"Untungnya, rekonsiliasi antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo mampu meredam polarisasi ini. Namun, tanpa edukasi politik yang memadai, polarisasi semacam ini bisa terulang," imbuhnya.

Belajar dari Orde Lama dan Orde Baru

Marwan berpendapat bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ia mengkritik reformasi yang hanya mengganti "kulit" tanpa formulasi yang jelas untuk menciptakan sistem yang lebih baik.

"Ketika kita menumbangkan Orde Baru, kita tidak tahu harus berbuat apa setelahnya. Akibatnya, banyak masalah lama justru menjadi lebih parah, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme," katanya.

Ia mengibaratkan situasi ini seperti pohon durian yang ditebang karena tidak menghasilkan buah yang baik, tetapi pohon penggantinya malah menghasilkan buah yang lebih buruk atau bahkan tidak berbuah sama sekali.

"Kita harus belajar dari sistem sebelumnya. Tidak semua yang ada di Orde Baru itu buruk, begitu juga tidak semua yang ada di reformasi itu baik. Kajian yang mendalam harus dilakukan untuk menciptakan sistem yang ideal," kata Marwan.

"Pemerintahan baru tidak boleh juga menghakimi pemerintahan lama, karena tidak semua yang ada di pemerintahan sebelumnya itu buruk. Kita tidak boleh tutup mata pada prestasi pemerintahan sebelumnya, tapi tak boleh juga mentolerir kesalahan-kesalahan di masa itu," pungkasnya.

Rekomendasi: Pemilihan Tidak Langsung sebagai Solusi

Sebagai penutup, Marwan menyatakan bahwa mengembalikan sistem pemilihan tidak langsung dapat memperkuat peran partai politik dalam menyeleksi calon pemimpin yang berideologi dan memiliki visi yang jelas.

"Saat ini, partai politik hanya dijadikan kendaraan politik tanpa penanaman ideologi yang kuat. Sistem pemilihan tidak langsung memungkinkan partai kembali menjalankan fungsinya secara maksimal," tutupnya.***