Jelang Musda Golkar, SF Hariyanto Dihantam Hoaks Terkait Kasus Fly Over SKA yang Tidak Relevan

RIAUMAKMUR.COM - Pasca pemeriksaan dan penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, beberapa isu hoaks mulai bertebaran.

Salah satunya terkait penggiringan opini keterlibatan Wakil Gubernur Riau terpilih SF Hariyanto dalam kasus pembangunan Fly Over di simpang Mal SKA tahun 2018 lalu.

Dari salah satu flyer yang bertebaran di dunia maya terkait rencana aksi demonstrasi SF Hariyanto dinilai salah sasaran.

Baca Juga: Pelantikan Gubernur Riau Terpilih Abdul Wahid - SF Hariyanto Dijadwalkan 7 Februari 2025

Pasalnya, pada saat proses perencanaan hingga pembangunan fly over di tahun 2018 SF Hariyanto masih menjabat sebagai Inspektur di Kementerian PUPR RI.

Bahkan, informasi yang beredar rencana aksi tersebut diduga ada indikasi berhubungan dengan rencana musda Golkar yang dilakukan dalam waktu dekat ini.

Dimana nama SF Hariyanto disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menduduki posisi tertinggi di Partai berlogo beringin Provinsi Riau itu.

Wakil Gubernur terpilih SF Hariyanto saat dikonfirmasi tidak mengetahui secara detaik terkait rencana aksi tersebut.

Baca Juga: Peluang SF Hariyanto ke Golkar dan Gerindra Semakin Menguat

Hanya saja, dia menegaskan informasi tersebut sudah dipastikan tidak tepat dan salah sasaran.

“Saya juga heran kenapa dihubung-hubungkan seperti itu. Yang jelas pada tahun 2018 saya masih di Kementerian PUPR. Dipercaya menjadi Sekdaprov Riau tahun Agustus 2021. Jadi tidak tau menau soal perencanaan dan pembangunan Fly Over tersebut,” tegas Mantan Pj Gubernur Riau itu.

Ia juga sempat heran ketika dihubung-hubungkan dengan kasus yang sedang didalami komisi anti rasuah tersebut.

Begitu juga saat disinggung mengenai kemungkinan terkait namanya disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Golkar Riau.

“Ya pada prinsipnya seluruh pihak harus mendukung penegakan hukum di negeri ini. Sehingga komitmen untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang clean dan tidak melanggar aturan dan mekanisme yang berlaku di Riau dapat terwujud,” paparnya.