Indra Gunawan Eet Bungkam Soal SPMB, Tapi Bersuara Bela SF Hariyanto, BEM se-Riau: Dia Ini Wakil Rakyat atau Wakil SF?

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU — KORPUS BEM se-Riau mengecam keras sikap Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, yang dinilai lebih sibuk membela Penjabat Gubernur Riau, SF Hariyanto, ketimbang menyuarakan kepentingan rakyat.

Koordinator KORPUS BEM se-Riau, Teguh Wardana, menilai Eet gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, khususnya dalam menyikapi dua persoalan besar yang kini tengah menjadi sorotan publik: kisruh Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tingkat SMA/SMK sederajat dan defisit APBD Riau 2024 yang hampir menyentuh angka Rp2 triliun.

“Pertanyaannya sederhana: Eet ini wakil rakyat atau wakil SF Hariyanto?” tegas Teguh, Selasa (9/7/2025).

Sebagai Ketua Komisi V DPRD Riau yang membidangi pendidikan, Eet seharusnya berada di garda terdepan dalam mengkritisi kekacauan pelaksanaan SPMB yang membuat ribuan orang tua dan siswa frustrasi. Namun sejauh ini, suara Eet nyaris tak terdengar.

"Ketika masyarakat menjerit karena sistem SPMB yang semrawut, Eet malah bungkam. Tapi giliran SF Hariyanto dikritik soal defisit anggaran, Eet justru paling rajin membela. Ini sangat ironis,” ujarnya.

Teguh juga menyoroti peran SF Hariyanto yang dalam debat Pilgubri sebelumnya menyebut dirinya adalah Ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), yang berarti bertanggung jawab langsung dalam penyusunan APBD. Namun saat defisit mencuat, justru Eet yang lebih vokal tampil membela, bukan SF sendiri.

“Ke mana SF? Mengapa bukan dia yang muncul menjawab langsung pertanyaan publik? Mengapa justru Eet yang repot?” tambahnya.

Lebih lanjut, BEM se-Riau juga mengkritisi sikap Eet yang menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki defisit APBD, dan justru mengaitkan isu tersebut dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. Hal ini dianggap sebagai upaya pengalihan isu yang tidak etis dan tidak relevan.

“Ini soal uang rakyat, bukan soal siapa yang ingin jadi Ketua Golkar. Jangan campuradukkan urusan partai dengan fungsi pengawasan DPRD. Lembaga ini milik publik, bukan milik partai,” kata Teguh.

BEM se-Riau menilai pembentukan Pansus adalah langkah konstitusional yang mencerminkan komitmen terhadap fungsi pengawasan. Bila fungsi itu dilemahkan dengan tuduhan politis yang tak berdasar, maka yang dikorbankan adalah kepentingan rakyat.

“Kalau Eet lebih sibuk menjaga citra SF Hariyanto daripada membela kepentingan publik, maka publik berhak bertanya: siapa sebenarnya yang dia wakili di DPRD?” pungkasnya.***