PEKANBARU - Pengurus Persatuan Guru Swasta Riau (PGSR) menyampaikan aspirasi terhadap nasib para guru swasta, kepada Anggota DPRD Provinsi Riau, Husaimi Hamidi.
Ketua PGSR, Sebastian Koti, mengatakan, organisasi ini berdiri berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2005, tepatnya di pasal 41, yang mana guru diperbolehkan membuat organisasi independen.
"Jadi, pertama saya ingin jelaskan bahwa kami ini perhimpunan guru swasta, dan saya salah satu pendirinya. Kita PGSR adalah mitra PGRI, bukan saingan PGRI," ujar Sebastian, Sabtu (20/5/2023).
Kepada Husaimi Hamidi, Sebastian menceritakan bahwa selama ini guru swasta kerap diabaikan oleh pemerintah, sehingga ada ketimpangan kesejahteraan antara guru sekolah negeri dengan guru sekolah swasta.
"Kami menerima tunjangan itu hanya beberapa kali saja, dan terakhir itu waktu Gubernur Riau masih pak Rusli Zainal, dan Wali Kota Pekanbaru, Pak Herman Abdullah," katanya.
Makanya, dari pertemuan ini, Sebastian berharap agar aspirasi mereka bisa disampaikan pemerintah. Dia meyakini Husaimi Hamidi bisa menjadi tempat para guru swasta menitipkan harapan.
Sementara itu, Husaimi Hamidi, mengatakan, dirinya siap memperjuangkan aspirasi para guru ini. Sebab, dirinya pernah membangun sekolah swasta, sehingga dia memahami kesulitan yang dialami para guru swasta.
Sebelumnya, lanjut politisi PPP ini, dirinya sudah membantu sekolah swasta lewat bantuan untuk murid, dimana ada bantuan sebesar Rp 400 ribu untuk satu siswa, yang sekarang dinaikkan menjadi Rp 1 juta.
"Rp 1 juta pun masih kurang, karena untuk negeri itu anggarannya Rp 1,6 juta per siswa. Saya waktu masih muda dulu, saya tahu susahnya bangun sekolah swasta yang operasionalnya memang bergantung ke siswa," ujar Bakal Caleg DPR RI Dapil Riau 1.
Terkait tunjangan ke guru swasta, menurut Husaimi, memang harus diperjuangkan. Dan sejauh ini dia belum melihat ada aturan yang melarang hal itu.
"Kalau tidak ada aturan, ya kita buat payung hukumnya. Insya Allah jika kita bersama, ini bisa kita wujudkan," tutupnya.***