RIAUMAKMUR.COM - Potensi kecurangan Pemilu 2024 ditengarai oleh Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) akan bersumber dari rakyat.
Menkopolhukam Mahfud MD dalam seminar yang diadakan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (23/5/2023) mengatakan pada lima kali Pemilu terakhir, kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.
Kecurangan itu dilakukan dengan cara membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara.
Baca Juga: Draw dan Jadwal Lengkap 14 Wakil Indonesia Lainnya di R32 Malaysia Masters 2023
"Sulit diberantas praktek ini meski sudah diakali sedemikian rupa," ujarnya.
Mahfud MD menjelaskan praktek kecurangan di beberapa Pemilu terakhir berbeda dari apa yang terjadi pada masa Orde Baru dimana Pemilu sudah diataur siapa pemenangnya sejak awal.
Karena hal itulah menurutnya butuh kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
Baca Juga: Muhammad Firdaus Resmi Dilantik Jadi Pj Bupati Kampar, Muflihun Penjabat Walikota Pekanbaru
"MK harus bekerja secara terbuka dan independen. Karena kalau keputusannya tidak terbuka dan independen, itu bisa jadi masalah politik yang besar," ujarnya.
Bagi KPU dan Bawaslu ia juga mengingatkan harus siap digugat karena Pemilu curang karena Pemilu pasti diwarnai kecurangan.