DPRD Riau Desak Pemprov Segerakan Seleksi Dirut BRK Syariah, Juga Singgung Soal CSR Tidak Transparan dan Tanpa Perencanaan yang Kurang Baik

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Riau, Misliadi, angkat bicara terkait kekosongan posisi Direktur Utama Bank Riau Kepri Syariah (BRKS), pasca keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023 lalu.

Pasalnya, para pemegang saham menolak hasil seleksi yang menetapkan nama Hendra Buana, sebagai calon tunggal direktur utama BRKS,

Melihat belom adanya tanda-tanda kapan dimulainya seleksi kembali, Misliadi menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk segera melaksanakan seleksi calon Dirut BRKS.

Baca Juga: RUPS LB BRK Syariah Bahas Tiga Agenda, Ini Hasilnya

"Seharusnya Pemprov sebagai sebagai pemilik otoritas sudah harus melaksanakan seleksi, karena tidak mungkin sebuah lembaga keuangan dibiarkan terlalu lama tanpa direktur utama, sebagai pemimpin tertinggi di lembaga tersebut," ungkap anggota Fraksi PKB ini, Senin (8/1/2024).

Dengan kekosongan posisi direktur dan akan berakhirnya masa jabatan direktur pembiayaan, kita sangat khwatir terhadap perkembangan dan kemajuan BRK Syari'ah ini.

Dengan kondisi seperti ini, lanjut Misliadi, berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap BRK Syari'ah.

Baca Juga: Soal Nama Tunggal Calon Dirut BRK Syariah, Poti: Kalau Ditolak Pemegang Saham, ya Seleksi Ulang

"Tentu ini bisa menghambat kemajuan BRK Syariah sendiri dan ini berbahaya," sambung legeslator asal Bengkalis ini.

CSR Harus Berdampak Terhadap Ekonomi Rakyat

Ketika ditanya masalah CSR BRK Syariah yang selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat, menurut Misliadi, CSR harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan transparan.

"CSR itu harus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang baik, dan harus transparan sehingga berdampak terhadap perkembangan perekonomian masyarakat kita," tambahnya.

Baca Juga: Misliadi: Pemprov Riau Harus Turun Tangan Menjemput PI 10 Persen

CSR, tegasnya, bukan hanya berdasarkan rekomendasi pemegang saham saja, tetapi harus direncanakan dari awal dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat Riau.

"Kita mau keberadaan BRK Syariah itu benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat kita dan mereka merasa bahwa Bank Riau Syariah ini adalah milik mereka," jelas politisi PKB ini.

"Kedepan kita berharap CSR BRK Syari'ah ini benar- benar direncanakan dan dilaksanakan dengan pendekatan kebudayaan masyarakat kita, sehingga tumbuh rasa memiliki," sarannya.

Baca Juga: Kasus Utang Hingga Komisaris Terima Transferan dari Kontraktor, Misliadi Muak dengan PT PIR, Ini Desakannya..

Kalau memang ada sisa anggaran CSR tahun 2023, sambungnya, ada baiknya dihentikan dulu penyalurannya, dan dilaksanakan pada tahun 2024 ini setelah adanya perencanaan yang baik dari BRK Syariah.

"kedepan kita berharap para pemegang saham 'legowo' untuk tidak ikut campur dalam pelaksanaan CSR ini, karena pada dasarnya mereka para pemegang saham merupakan pembina dan pengawas pelaksanaan CSR, bukan ikut merekomendasikan tertulis, sehingga terkesan para pemegang saham seolah - olah juga berperan sebagai pelaksana CSR ini jelas melanggar peraturan perundang-undngan," tutup mantan Aktivis UIN Suska Riau ini.***