Konsultasi Publik Legal Drafting Rancangan Perdirjen PPI mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Denda terhadap Penyelenggara Pos

5. Tahapan Pengenaan saknsi administrasif atas pelanggaran pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional;

6. Tahapan Pengenaan saknsi administrasif atas pelanggaran penyampaian laporan penyelenggaraan pos;

7. Pelaksanaan Verifikasi Faktual;

Baca Juga: Menteri Budi Arie Apresiasi Kolaborasi Perkuat Transformasi Digital Pemerintahan

8. Ketentuan pengenaan tindakan administratif pencabutan layanan;

9. Ketentuan pemberlakukan sansi denda administratif;

10. Ketentuan pengenaan sanksi denda penghentian sementara kegiatan berusaha dan pencabutan layanan dan/atau perizinan berusaha;

11. Tahapan pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, peringatan dan pembayaran denda atas pelangganan pemenuhan kewajiban penyampaian laporan penyelenggaraan pos dan memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos.

Baca Juga: BI, BPS dan DJPb Riau Rilis Indikantor Makroekonomi

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk penyempurnaan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan tanggapan/masukan atas Rancangan Peraturan Dirjen PPI Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaaan Sanksi Denda Administratif Atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pos serta Materi Konsultasi Publik Rancangan Perdirjen PPI dimaksud, Kementerian Kominfo membuka konsultasi publik. ***