Tak Sesuai Aturan, DPRD: LKPj Pemko Pekanbaru Seperti Dokumen Politik, Hanya Naikkan Nama Pj Walikota Saja

RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru mengkritisi keras isi dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Pekanbaru, yang dinilai tak sesuai dengan aturan dan regulasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj tahun 2023, Dapot Sinaga.

Dikatakan Dapot, setelah dilakukan pengamatan secara mendalam oleh Pansus, LKPj ini tidak menggambarkan bentuk laporan pertanggungjawaban, malah seperti dokumen politik.

Baca Juga: Pilwako Pekanbaru Makin Panas, Baliho Ida Yulita Susanti Dirusak OTK, Relawan Diminta Menahan Diri

"Ini dokumennya kami lihat lebih kepada dokumen politik visi misi calon Wali Kota, karena tak sesuai dengan sistematika dalam aturan UU. Dokumen seperti ini lebih cocok dikirim ke KPU, bukan ke DPRD," tegas Dapot, Rabu (17/4/2024).

Pasalnya, jelas Dapot, dalam dokumen itu tidak ada pembahasan tentang program pemerintahan, tapi lebih kepada program perseorangan, yang bertujuan menaikkan nama Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun.

Tak hanya itu, berdasarkan penilaian dari Pansus pada tahap awal ini, diduga ada pembohongan publik, yang mana dalam dokumen mencantumkan pembiayaan perbaikan jalan bersumber dari CSR perusahaan.

"Tapi setelah dicek ke dinas terkait dalam rapat Pansus, ternyata itu tidak benar. Tidak ada sumber pembiayaan dari CSR. Nah, inikan jadi dasar pertanyaan kita," terangnya.

Lebih jauh, Dapot memastikan bahwa pihaknya akan menelusuri hal-hal yang tidak benar dalam LKPj ini.

"LKPj ini kan sumbernya dari uang rakyat, kita harus bisa mengelola dengan benar, yang tujuannya adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk kepentingan popularitas pribadi," tutupnya.***