Mendikbud: Kolaborasi Harus Diperkuat Wujudkan Ekosistem Pendidikan Berintegritas

RIAUMAKMUR.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Anwar Makarim menyampaikan apresiasi atas diluncurkannya Indeks Integritas Pendidikan 2023 oleh KPK RI.

Nadiem Anwar Makarim berharap agar program Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan dapat terus dilanjutkan dengan skala yang lebih besar sehingga dampaknya semakin dirasakan.

Oleh karena itu menurutnya, dalam hal ini kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan KPK harus semakin diperkuat untuk menyelaraskan upaya bersama mewujudkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman dan berintegritas.

Baca Juga: Belanja Negara di Riau Terealisasikan Rp6,86 Triliun di Triwulan I 2024

"Dengan semangat gotong royong mari kita terus lanjutkan gerak bersama mewujudkan Merdeka Belajar," ucapnya, dalam acara peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2023 dan Sosialisasi SPI Pendidikan 2024 secara virtual yang ditayangkan melalui YouTube KPK RI, Selasa (30/4/24).

Mendikbudristek menjelaskan, tidak lama lagi Indonesia akan memperingati Hari Pendidikan Nasional dan juga ditetapkan sebagai bulan Merdeka Belajar dengan penuh kemeriahan.

Jelasnya, Hardiknas kali ini bertepatan dengan peringatan gerakan Merdeka Belajar yang telah berlangsung selama lima tahun ini.

Baca Juga: Penerimaan Negara di Riau Triwulan I 2024 Capai Rp4,89 Triliun

"Sepanjang perjalanan ini berbagai langkah transformasi telah dilakukan untuk membawa pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik," lanjut dia.

Nadiem Makarim menambahkan, semua upaya perubahan yang dilakukan saat ini bertujuan untuk mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang cerdas, berkarakter dan berintegritas.

Kata dia, kurikulum Merdeka yang tahun ini mulai diimplementasikan secara nasional mengedepankan pengembangan karakter peserta didik melalui projek penguatan profil pelajar Pancasila.

Di mana, dalam asesmen nasional tidak hanya menilai kemampuan kognitif seperti literasi, tetapi juga mengukur sikap nilai dan keyakinan yang mencerminkan karakter peserta didik.

"Selain itu kami juga mendorong manajemen satuan pendidikan akun tabel melalui pemanfaatan teknologi aplikasi yang kami kembangkan. Tidak hanya meringankan beban administrasi di sekolah tetapi mengurangi resiko kecurangan dalam perencanaan dan pemanfaatan," ujarnya.

Mendikbudristek menerangkan, inisiatif yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas Pendidikan sejalan dengan perubahan yang sedang digerakkan Merdeka Belajar.