Kadis PUPR Tidore Kepulauan Buka Suara Soal Tudingan Korupsi Proyek Irigasi Maidi

RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tidore Kepulauan angkat bicara terkait tudingan miring dugaan korupsi pembangunan proyek bendungan dan irigasi di desa Maidi-Hager Kecamatan Oba Selatan tahun 2023. 

 

Isu tersebut mencuat dalam sepekan terakhir menyusul pernyatan Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (Formmalut) di sejumlah media massa.

 

Kepala Dinas PUPR Kota Tidore Kepulauan, A Muis Husain, melalui siaran pers yang diterima sejumlah media pada Selasa (18/6/2024) sore, menyampaikan, apa yang disampaikan Formmalut merupakan sebuah informasi dan masukan yang bernilai positif bagi Pemkot Tidore terutama Dinas PUPR Tidore. Namun, tidak semua tudingan itu benar apalagi terkait dugaan korupsi yang dilakukan pihaknya.

 

 

“Sebab pekerjaan pembangunan irigasi trans Maidi tahun 2023 dengan anggaran DAK sebesar Rp18 Miliar lebih tersebut diyakini Dinas PUPR telah sesuai dengan spek dan teknis penunjang lainnya,” kata Muis.

 

Dia juga mengklarifikasi soal ocehan Formmalut dan pihak lainnya di media massa maupun ruang publik bahwa pekerjaan yang dikerjakan pihak rekanan dalam kurun waktu tiga bulan bendungan sudah rusak.

 

“Ambruk dan runtuh itu juga keliru atau tidak benar karena kami selalu kontrol mulai dari rencana  sampai selesai pekerjaan masih diperhatikan selama masa pemeliharaan berlangsung hingga selesai,” tuturnya. 

 

 

Menurut Maidi, persoalan banjir yang sering terjadi di Maidi bukan kali pertamanya melainkan sudah berlangsung sekian lama bukan karena bangunan itu dibangun sehingga menyebabkan banjir di pemukiman warga. 

 

Oleh karena itu perlu dipertegas sehingga diketahui pihak-pihak yang menyoroti persoalan pembangunan ini bahwa sering terjadi banjir di Desa Maidi. 

 

Maka, pada saluran primer itu sering terjadi longsoran bukan bendungannya yang ambruk  tapi saluran. 

 

 

Persoalan sering terjadi banjir di area trans itu baik sebelum adanya irigasi maupun sesudahnya disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi.

 

“Soal luapan air terjadi di sekitar irigasi yang telah dibangun itu disebabkan oleh sisa-sisa tebangan kayu gelondongan maupun batang pohon yang terbawa oleh derasnya aliran air kemudian menutup pintu air bendungan sehingga terjadi limpasan aliran air kemana-mana yang menyebabkan di beberapa titik saluran primer telah dibangun pasangan batu terjadi longsoran akan tetapi itu langsung diperbaiki oleh pihak kontraktor," tandas Djojo Muis, sapaan akrabnya.

 

Meskipun demikian, A Muis Husain memberikan apresiasi bagi teman-teman Formmalut dalam melakukan civic skills terhadap pemerintah daerah baik itu untuk kota Tidore maupun provinsi Maluku Utara pada umumnya.

 

 

“Namun, perlu ingat juga tidak semua adanya force majeure dalam sebuah pekerjaan proyek terjadi 

karena adanya upaya korupsi melainkan banyak faktor penyebab terjadi gagal sebuah proyek,” bebernya.