Pelanggaran Kode Etik, Pengawasan Pilkada Serentak di Kuningan

RIAUMAKMUR.COM - Memaksimalkan pengawasan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024, Bawaslu melakukan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Kuningan, selama 2 hari, tanggal 22-23 Juni 2024.

Ketua Bawaslu Kuningan, Firman Rahman mengatakan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam memastikan Pilkada berjalan dengan baik dan adil. 

"Mari bersama-sama mengawasi proses Pemilu dan melaporkan dugaan pelanggaran agar kita dapat memastikan integritas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024," katanya.

Baca Juga: Seleksi Masuk Unri Jalur Mandiri PBUD/PBM: Nilai UTBK Jadi Kriteria Penentu Akhir Jika Pendaftar Lebihi Kuota

Sosialisasi dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, mengatakan pelanggaran Pilkada ada tiga, terdiri dari pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) serta pelanggaran pidana.

Pengawasan yang paling mudah adalah mencermati situasi di lingkungan tempat tinggalnya. Apakah namanya sudah tercantum di daftar pemilih atau tidak ?. Ataukah ada calon maupun tim suksesnya membagi-bagikan uang (money politic) kepada masyarakat.

Personal Bawaslu sangat terbatas, meskipun di tingkat kecamatan ada Panwascam dan di desa sudah dibentuk PKD. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam pengawasan Pilkada 2024 sangat diperlukan.

Baca Juga: Kapolres Dumai dan Wali Kota Kompak di Acara Fun Bike dan Jalan Santai

"Misalnya terdapat dugaan pelanggaran agar difoto sebagai bukti dan segera dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kuningan atau pun ke Panwascam di tingkat kecamatan," katanya.

Pengawasan lainnya yaitu kepada penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah 2024 dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kalau mereka melanggar, misalnya mendukung salah satu Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuningan, maka bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Penyelenggara Pilkada 2024 harus berintegritas, masyarakat untuk cerdas dalam menggunakan hak pilihnya di TPS jangan mudah terpengaruh oleh iming-iming uang karena jika salah memilih akan rugi selama 5 tahun," kata dia.

Baca Juga: Satu Lagi Jamaah Haji Asal Rohil Meninggal Dunia di RS King Faisal Makkah

Pihaknya mengajak masyarakat Kabupaten Kuningan yang sudah mempunyai hak pilih agar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena merupakan partisipasi yang sangat fundamental menyukseskan Pilkada 2024.

Di Jawa Barat, Pilkada Serentak 2024 untuk memilih Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kuningan, Calon Wali Kota dan dan Calon Wakil Wali Kota.