Baca Juga: Selandia Baru Sebut Prabowo Bisa Bawa Perekonomian Indonesia Makin Berkembang
"Kami juga mendapatkan kantor wilayah setingkat eselon II. Saya akan bentuk kantor wilayah di hampir semua provinsi, struktur sudah saya siapkan," tegas Pigai.
Dengan demikian, Menteri HAM RI itu membeberkan kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan pegawainya yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun. "Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai, maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp1,002 triliun," tandasnya.
2. Perlu Anggaran Rp8,3 Triliun untuk Program Desa
Baca Juga: Selandia Baru Sebut Prabowo Bisa Bawa Perekonomian Indonesia Makin Berkembang
Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga mengajukan program Rp100 juta untuk satu desa guna melakukan sosialisasi soal HAM ke warga RI. Menteri HAM RI itu memerlukan anggaran sekitar Rp8,3 triliun dengan perkiraan jumlah desa di Indonesia yang mencapai 83 ribu.
"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan, kami siapkan," kata Pigai di rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.
"Jika satu kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta, maka (anggaran yang dibutuhkan) Rp8,3 triliun," tegasnya.
Baca Juga: BNPT Ingatkan Bahaya Radikalisasi di Dunia Digital
Selain itu, Pigai juga mengklaim telah memiliki tim di lapangan sebanyak 1.007 tim yang siap bekerja untuk mengawal implementasi program-program HAM agar langsung menyentuh masyarakat.
"Nanti di dalam perjalanan, kami akan mengatur pasukan-pasukan kami. Dan nanti akan lebih mudah karena kami membentuk kantor wilayah," pungkasnya.
3. Minta Anggaran di Atas Rp20 Triliun untuk Kementerian HAM
Baca Juga: Prabowo Dipuji Presiden Vietnam: Dengan Keberanian Bapak Indonesia akan Berkembang Unggul
Dalam kesempatan berbeda, Menteri HAM RI Pigai pernah mengungkapkan akan ada penambahan anggaran untuk program-program kementeriannya yang mencapai Rp20 triliun. Menurut Pigai, program pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terjadi atas fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi hingga pemenuhan hak masyarakat.
"Kalau negara punya kemampuan, maunya (anggaran untuk Kementerian HAM) di atas Rp20 triliun," ujar Menteri HAM RI usai acara penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.
Artikel Terkait
RS Jantung Harapan Kita Catat Sejarah dengan Operasi Jantung Robotik Pertama di Indonesia
BNPT Ingatkan Bahaya Radikalisasi di Dunia Digital
Dukung BPJPH, ID Survey Komitmen Perkuat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
Suporter Jepang Bersih-Bersih di Stadion GBK Menuai Pujian
Dinas PUPR Riau Lakukan Pengujian Frekuensi Jembatan Perawang
Momen Keakraban Prabowo dengan Para Pemimpin Dunia Saat ‘Mingle’ di Forum APEC
Prabowo Dipuji Presiden Vietnam: Dengan Keberanian Bapak Indonesia akan Berkembang Unggul
Selandia Baru Sebut Prabowo Bisa Bawa Perekonomian Indonesia Makin Berkembang
Cuman Gegara Komentar Miring, CEO Intel Merana Usai TSMC Cabut Diskon 40 Persen Untuk Pasokan Chipnya
Wow! Anak Petani yang Berani Bisnis Jualan Barang Murah Ini, Kini Punya 5.000 Toko di 100 Negara, Siapa Dia?