Pj Gubri Rahman Hadi Harap Penataan Kelembagaan OPD di Riau Lebih Baik

RIAUMAKMUR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema arah kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah kedepan sesuai visi-misi Presiden 2024-2029. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (25/11/2024).

FGD yang ditaja oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau tersebut dibuka langsung oleh Pj Gubernur Riau Rahman Hadi dan dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau dengan narasumber yang kompeten di bidangnya.

Ada dua narasumber yaitu Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Halilul dan Direktur  pola dan strategi pengelolaan birokrasi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Riau," kata Pj Gubernur Riau.

Baca Juga: Cuti Kampanye Berakhir,Eri Cahyadi Pastikan Pelayanan dan Proyek Strategis Berjalan Sesuai Target

Oleh karena itu, melalui acara FGD ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah yang lebih baik dalam penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau.

Menurut Rahman Hadi, strategi penataan kelembagaan ke depan harus mengacu pada visi nasional dan kebutuhan daerah yang terus berkembang, serta disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang ada.

"Saya berharap melalui diskusi ini kita semua dapat memperoleh pencerahan, berbagi pengalaman, serta menyusun langkah-langkah strategis yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut," harapnya.

Baca Juga: Marak Isu Paslon Gubernur Tebar Uang, MPD Riau Minta Bawaslu Proaktif Lakukan Pengawasan

"Kita harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap perubahan, agar dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang lebih baik," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Riau, Kemal mengatakan bahwa diselenggarakan FGD ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kedepan terkait strategi penataan perangkat daerah, kemudian terwujudnya kelembagaan yang akurat, tepat waktu sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

"Selain itu juga untuk memperoleh informasi terkait penyesuaian permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pemerintahan pasca penyederhanaan struktur organisasi," tutupnya.