RIAUMAKMUR.COM - Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian mendorong pengusutan tuntas terkait dugaan pabrik uang palsu di UIN Makassar. Ia juga meminta Polri untuk membongkar sejumlah dugaan keterlibatan oknum pegawai UIN Makassar dalam produksi uang palsu.
"Mengapresiasi kepada pihak kepolisian atas keberhasilannya membongkar kasus uang palsu yang beroperasi di UIN Alauddin Makassar. Kami meminta pihak kepolisian," kata Hetifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, pada Rabu (18/12/2024).
Hetifah mengatakan Rektor UIN Makassar diharapkan berkoordinasi dengan Polri terkait kasus pabrik uang palsu. Ia juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi lebih jauh selama proses hukum berjalan oleh Polri.
Baca Juga: Kemkomdigi Berantas 5,4 Juta Konten Judol
"Mendukung Rektor UIN berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kasus ini diduga melibatkan oknum dari dalam kampus. Kasus ini dapat menjadi pelajaran buat semua, untuk meningkatkan pengawasan aktivitas di kampus dan menjaga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan," katanya.
Polda Sulawesi Selatan telah membongkar sindikat produksi uang palsu yang beroperasi di UIN Alauddin Makassar.
Operasi ini mengungkap keterlibatan 15 tersangka, termasuk pejabat kampus dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: KPK Sebut Ada Dua Tersangka Kasus CSR BI
Kasus ini terungkap setelah Polri menerima laporan mengenai transaksi mencurigakan di Kecamatan Pallangga, Gowa. Barang bukti yang disita antara lain mesin cetak dan uang palsu senilai Rp 446,7 juta.
Sindikat ini memanfaatkan fasilitas kampus untuk memproduksi uang palsu, dengan perpustakaan sebagai lokasi utama. Terduga pelaku menggunakan mesin cetak khusus untuk menghasilkan uang palsu, yang kemudian diedarkan ke berbagai daerah.
Artikel Terkait
Lirik dan Terjemahan Lagu Take Me To The Beach - Imagine Dragons
Ponsel Lipat Xiaomi Mix Flip Dibanderol Rp22 Juta, Apakah Sebanding dengan Spesifikasinya?
MPR Dorong Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
DPRD Bekasi Bakal Awasi Kinerja Mal Pelayanan Publik
Kemkomdigi Berantas 5,4 Juta Konten Judol
Menteri PPPA Apresiasi Polri Luncurkan Direktorat PPA-PPO
KPK Sebut Ada Dua Tersangka Kasus CSR BI
Ratusan Badan Publik Dinilai Tidak Informatif oleh KIP
Pemilihan Langsung Gagal? Refleksi Demokrasi Indonesia Menurut Marwan Yohanis
PNM Dampingi Ratusan Nasabah PNM Mekaar Daftar Izin Edar BPOM