Menteri Desa Imbau Pemda Optimalisasi SDM Perdesaan

RIAUMAKMUR.COM - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengimbau seluruh kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati. Ini agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di perdesaan dalam menuntaskan masalah pembangunan.

Menurutnya, SDM lokal merupakan aset yang tak tergantikan. Sebab, mereka yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya.

Optimalisasi SDM desa ini dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi. Hal ini sebagaimana terjadi di Jepang dan Korea Selatan.

Baca Juga: Polri Siap Wujudkan Swasembada Jagung Sesuai Astacita Presiden

Jika hal itu terjadi akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat. Salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.

"Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia. Ada 93 persen penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83 persen penduduknya bergerak ke kota," kata Menteri Desa. 

"Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia," Menteri Yandri menambahkan. Hal itu dikatakannya saat mendampingi Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam rakor Swasembada Pangan dengan Kepala Daerah se-Sumatra Selatan, di Kantor Gubernur Gubernur Sumsel, Palembang, Senin (13/1/2024).

Baca Juga: Kemenkop RI Serahkan Daftar Koperasi Yang Menjalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan Kepada OJK

"Inti pokoknya, kami ingin pembangunan itu ada di desa karena kita ingin desa diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, saya yakin desa akan maju pesat," kata Menteri Desa.

Di momen yang sama ini, Menko Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah sedang fokus pada pemberdayaan potensi lokal. Pemanfaatan potensi lokal ini untuk mengurangi impor bahan pokok dapat dilakukan dengan mengandalkan sumber daya pangan lokal.

Menko Zulhas berharap, pangan lokal ini mampu diproduksi dan dikembangkan. Kemudian dikonsumsi suatu daerah atau kelompok masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Bahas Regulasi Pembinaan Generasi Muda

Menurut Menko Zulhas makanan lokal bisa memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk waralaba. Contohnya memiliki cita rasa yang unik serta bahan baku lokal dan pengelolaan yang lebih baik.

"Jadi 2025, tidak impor beras untuk konsumsi, tidak impor gula untuk konsumsi, tidak impor jagung untuk pakan ternak, dan tidak impor garam untuk konsumsi. Itu kira-kira 2025," Menko Zulhas menjelaskan.

Menko Zulhas juga menjelaskan keputusan pemerintah untuk menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah untuk Perum Bulog dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp6.500 per kg. Ini akan diberlakukan mulai 15 Januari 2025.