Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Riau: PR Besar Gubernur-Wakil Gubernur Riau Terpilih

GUBERNUR RIAU terpilih yakni pasangan nomor urut 1 Abdul Wahid dan SF Hariyanto resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025. Abdul wahid dan SF Hariyanto akan memimpin Provinsi Riau selama lima tahun kedepan yakni 2025 hingga 2030.

Pelantikan Gubernur baru ini tentu akan membawa harapan baru bagi masyarakat Riau. Ada banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh Gubernur dan Wakil gubernur terpilih dan salah satu yang perlu segera dituntaskan adalah masalah ketimpangan pembangunan manusia di Riau.

Secara kasat mata, kita bisa melihat bagaimana ketimpangan pembangunan yang terjadi antara Kota Pekanbaru dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau.

Dari sisi kesehatan, masyarakat Pekanbaru sudah benar-benar banyak merasakan fasilitas fasilitas kesehatan yang cukup bagus hingga tenaga kerjanya mulai dari tingkat Puskesmas yang sudah sangat memadai, hingga rumah sakit juga sudah banyak yang memadai.

Berbanding terbalik dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau yang untuk fasilitas kesehatannya dirasa masih perlu untuk peningkatan.

Begitu juga apabila kita melihat dari sisi pendidikan, Kota Pekanbaru juga telah memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk pendidikan bahkan hingga tingkat universitas. Sudah banyak juga universitas yang ada di Pekanbaru yang bisa menajdi pilihan untuk mendapatkan pendidikan.

Sementara itu Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Provinsi Riau masih ada yang bahkan untuk satu sekolah menengah atas itu hanya ada satu untuk satu desa.

Apabila kita melihat dari data, Saat ini, salah satu cara atau indikator yang dapat dilihat dalam mengukur pembangunan manusia adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dihitung dan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya.

IPM menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagaianya. Indeks ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Selain itu dari indeks ini, dapat dijadikan salah satu dasar atau acuan dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk anggaran pemerintah. Nilai IPM ini dibentuk dari tiga dimensi dasar. Yang pertama adalah kesehatan dengan melihat dari Angka harapan hidup saat lahir.

Kemudian selanjutnya adalah pendidikan yang dilihat dari Rata Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dan yang terakhir adalah dari pengeluaran per kapita.

Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Provinsi Riau adalah sebesar 75,67. Nilai tersebut menempatkan Provinsi Riau berada pada peringkat keempat tertinggi untuk pulau Sumatera. Sementara itu, apabila dilihat dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru menjadi yang tertinggi dengan nilai IPM sebesar 84,26 dan berstatus sangat tinggi diikuti oleh Kota Dumai dengan nilai IPM sebesar 77,03.

Sementara itu, Kepulaua Meranti menjadi wilayah dengan IPM terendah yakni 69,64 atau berstatus sedang. Melihat cukup jauhnya selisih antara wilayah dengan IPM yang tertinggi dan terendah semakin menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Bahkan selisih antara wilayah dengan IPM tertinggi pertama dan kedua saja juga sudah cukup jauh yakni sebesar 7,23 poin. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pembangunan manusia di Riau masih terfokus pada Kota Pekanbaru.