Ketimpangan Pembangunan Manusia di Provinsi Riau: PR Besar Gubernur-Wakil Gubernur Riau Terpilih

Apabila kita bedah lebih dalam komponen pembentuk dari IPM itu sendiri, terdapat beberapa komponen pembentuk juga terlihat jelas adanya ketimpangan yang cukup jauh antara wilayah Kota Pekanbaru dengan wilayah Kabupaten/Kota lainnya.

Pada dimensi pengetahuan yang dibentuk dari komponen harapan lama sekolah, Kota Pekanbaru memiliki nilai sebesar 15,84 tahun atau mencapai 16 tahun yang berarti setiap anak berumur 7 tahun di Pekanbaru berkesempatan untuk dapat merasakan pendidikan hingga 16 tahun atau menyelesaikan hingga jenjang Strata 1.

Untuk wilayah tertinggi kedua adalah Kabupaten Kampar dengan nilai sebesar 13,61 tahun atau mencapai 14 tahun yang berarti setiap anak yang berumur 7 tahun berkesempatan untuk dapat merasakan pendidikan hingga Diploma 2.

Sementara itu Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan harapan sekolah terendah dengan nilai sebesar 12,21 tahun atau 12 tahun, yang berarti setiap anak berumur 7 tahun di Indragiri Hilir berkesempatan untuk dapat merasakan pendidikan hingga 12 tahun atau tamat sekolah menengah atas.

Hal yang sama juga terjadi pada komponen lainnya untuk dimensi pengetahuan yakni rata rata lama sekolah dimana Pekanbaru menjadi yang tertinggi yakni sebesar 11,96 tahun atau rata-rata lama sekolah penduduk berusia lebih dari 25 tahun Pekanbaru mencapai tamat Sekolah Menengah Atas.

Sementara itu Indragiri Hilir menjadi yang terendah yakni sebesar 7,32 atau 7 tahun yang menunjukkan rata rata lama sekolah penduduk berusia lebih dari 25 tahun di Indragiri Hilir hanya sampai kelas 1 Sekolah Menengah Pertama.

Pada dimensi kesehatan dan standar hidup layak yang dilihat dari pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan juga mengalami hal yang tak jauh berbeda. Pekanbaru menjadi wilayah yang tertinggi dan Kepulauan Meranti menjadi wilayah yang terendah.

Selain itu juga terjadi cukup jauhnya selisih antara Kota Pekanbaru dengan wilayah lainnya termasuk dengan yang tertinggi kedua yang menunjukkan adanya ketimpangan pada pembangunan manusia di Provinsi Riau.

Melihat fakta tersebut, Gubernur terpilih harus bekerja ekstra keras untuk mengatasi ketimpangan pembangunan manusia yang terjadi di Provinsi Riau.

Dibutuhkan usaha yang serius, kerjasama serta sinergitas dari seluruh instansi terkait mulai dari dinas pendidikan, dinas kesehatan dan instansi lainnya baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota untuk mengatasi hal tersebut.

Pemerataan Fasilitas-fasilitas umum dan pendukung serta pemberian program beasiswa pendidikan.

 Pemerataan Fasilitas-fasilitas umum dan pendukung serta pemberian program beasiswa pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Perbaikan untuk sekolah-sekolah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, yang masih dirasa perlu perbaikan terutama di wilayah diluar Kota Pekanbaru.

Selain itu juga perlu adanya peningkatan kualitas layanan terutama kemudahan dalam akses BPJS. Dan juga perlu dilakukan pembangunan pada fasilitas-fasilitas tersebut di daerah daerah yang cukup jauh atau terpencil agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup dan maksimal serta memiliki kesehatan yang baik. Kemudian juga diperlukan perbaikan dan pembangunan jalan agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Selain itu juga, program beasiswa pendidikan bisa menjadi tambahan khususnya bagi mereka yang berprestasi dan kurang mampu sehingga mereka bisa tetap mendapatkan pendidikan yang semestinya. 

Tersedianya Tenaga Ahli Pendidikan dan Kesehatan yang bersedia ke daerah terpencil serta anggaran yang cukup.