Gak Sido Umroh! Petani Bojonegoro Keluhkan Harga Gabah Anjlok ke Rp5.000 per Kg, Jauh di Bawah HPP

RIAUMAKMUR.COM - Curahan hati seorang petani asal Bojonegoro, Jawa Timur, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah videonya viral karena mengeluhkan harga gabah yang anjlok saat masa panen raya.

Dalam video yang diunggah akun TikTok @manggarmahesa dan telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, sang petani tampak menyampaikan langsung keluhannya kepada Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono.

"Gak sido umroh! (Tidak jadi umroh)," keluh sang petani dengan nada kecewa, merujuk pada rencana ibadahnya yang terpaksa tertunda akibat anjloknya harga gabah.

Baca Juga: Amran Panen dan Serap Gabah di Gresik, Petani Apresiasi Dukungan Presiden Prabowo

Ia menyebut, gabah kering panen (GKP) miliknya hanya dihargai Rp5.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Sudah Pak, sebaiknya saya buat manual saja, daripada dikombinasikan harganya hanya 5 ribu rupiah," ucapnya.

Ia pun mengaku lebih memilih mengonsumsi hasil panennya sendiri daripada menjual dengan harga yang tidak menguntungkan.

"Laku nggak laku, saya makan sendiri. Gimana ini, Bojonegoro ini, Pak Wahono gimana ini," ujarnya lagi, menegaskan kekecewaannya terhadap situasi tersebut.

Lebih jauh, ia mempertanyakan soal ketersediaan cadangan pangan di gudang Badan Urusan Logistik (BULOG) setempat yang disebutnya seolah tidak menyerap hasil panen petani.

"Apa gudang Bulog sudah penuh? Kalau tidak dinaikkan (harganya), susah ini," tuturnya.

Baca Juga: Atasi Anjloknya Harga Gabah dan Jagung, Pemkab Bojonegoro Gaet Investor Pertanian

Unggahan tersebut langsung mengundang simpati dan komentar dari warganet. Banyak yang turut bersimpati atas nasib para petani yang harus menghadapi harga jual rendah meski telah bersusah payah dalam proses produksi.

“Iya sabar pak, semua juga sama,” tulis warganet dengan akun @Dom.

“Saya beli saja nih, Rp5.500,” ujar akun @kethellnano, menunjukkan dukungan secara langsung.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun BULOG terkait keluhan tersebut.