Menko Polkam: Presiden Prabowo Titip Pesan, Jangan Sampai Karhutla Jadi Isu Internasional

RIAUMAKMUR.COM — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh peserta Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan di Lanud Roesmin Nurjadin, Selasa (29/4/2025).

Budi Gunawan mengungkapkan, dua kali Presiden Prabowo menitipkan pesan penting yang harus diteruskan kepada jajaran di daerah.

Pertama, Presiden mengapresiasi kesiapsiagaan dan kerja keras seluruh pihak dalam menjaga lingkungan.

Kedua, Presiden mengingatkan pentingnya mempertahankan capaian positif ini, agar tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas hingga menjadi isu internasional.

"Presiden memberikan perhatian sangat besar terhadap isu kebakaran hutan. Karena dampaknya bukan hanya pada lingkungan dan kesehatan, tapi juga pada aspek politik kawasan, bahkan bisa memicu komplain atau gugatan dari negara-negara tetangga," kata Budi Gunawan.

Sebagai bentuk keseriusan, Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Penanganan Karhutla sejak 13 Maret 2025, yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Panglima TNI, serta Kapolri. Satgas ini bertujuan mempercepat, menguatkan, dan mengkoordinasikan upaya pencegahan serta penanganan karhutla secara nasional.

Menurut Budi Gunawan, hingga 17 April 2025, berdasarkan data satelit dan laporan lapangan, terdapat 144 titik panas dan sekitar 97 hektare lahan terbakar di Indonesia, dengan wilayah rawan diantaranya meliputi Aceh, Riau, Jambi, Sumsel, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.

"Semua kekuatan, baik pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, kementerian-lembaga, dunia usaha, dan masyarakat harus bersatu dalam satu komando untuk menekan kebakaran hutan hingga titik minimal, bahkan zero fire," tegasnya.

Untuk pencegahan, pemerintah akan melakukan berbagai langkah seperti operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dimulai 1 Mei 2025, pembuatan sekat kanal, dan menjaga tinggi muka air di lahan gambut.

Budi Gunawan juga meminta para gubernur, bupati, dan walikota yang wilayahnya rawan karhutla untuk segera menyiapkan seluruh sumber daya, memperkuat koordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait, serta mewajibkan perusahaan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan untuk aktif dalam upaya pencegahan.

"Pemerintah tidak akan ragu untuk menegakkan hukum kepada siapa pun yang lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran," tegasnya.

Kepada masyarakat, relawan, mahasiswa, Pramuka, kelompok tani, dan seluruh elemen yang hadir, Budi Gunawan mengapresiasi partisipasi aktif mereka dan mengajak untuk terus melaporkan titik api melalui kanal laporan yang telah disiapkan.

"Kita semua punya peran. Mitigasi dan pencegahan harus dilakukan sedini mungkin," tutup Budi Gunawan.