Pemilik KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf Atas Insiden Tenggelam di Selat Bali, 6 Tewas dan Puluhan Masih Hilang

RIAUMAKMUR.COM - Pihak pemilik Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya akhirnya angkat bicara terkait insiden tenggelamnya kapal di Selat Bali yang menelan korban jiwa.

PT Raputra Jaya, yang sebelumnya disebut PT Pasca Dana Sundari, menyampaikan permintaan maaf dan rasa duka mendalam atas tragedi yang sejauh ini mengakibatkan 6 orang meninggal dunia serta puluhan lainnya masih dinyatakan hilang.

Dalam konferensi pers di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (5/7/2025), perwakilan PT Raputra Jaya, Ulumudin, menyatakan pihaknya sangat terpukul atas peristiwa ini.

Baca Juga: Investigasi KNKT soal Penyebab Tenggelamnya KMP Tunu, Kumpulkan Rekaman Video yang Beredar di Medsos

"Pertama dan utama kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Kami sangat berduka atas musibah yang menimbulkan korban jiwa," ujar Ulumudin.

Ia menegaskan, keselamatan penumpang merupakan prioritas utama dan tanggung jawab perusahaan sebagai operator pelayaran.

"Sebagai operator pelayaran, kami menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan dan keamanan penumpang adalah tanggung jawab utama kami," imbuhnya.

Meski demikian, Ulumudin belum bisa memberikan penjelasan detail terkait penyebab pasti kapal tenggelam maupun selisih data manifes dengan jumlah korban. Ia menyebut perusahaan masih menunggu hasil investigasi resmi dari pihak berwenang.

"Saya belum bisa menjelaskan saat ini," ucapnya singkat saat ditanya awak media.

Sebelumnya, KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam pada Kamis (4/7/2025) dini hari WIB saat berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kapal diduga mengalami kebocoran di ruang mesin hingga akhirnya terbalik.

Menurut catatan Tim SAR Gabungan, kapal tersebut membawa 65 orang termasuk 12 kru. Hingga Sabtu malam, enam korban ditemukan dalam kondisi meninggal, sementara belasan lainnya masih dalam pencarian.

Tragedi ini kembali menyoroti masalah keselamatan penyeberangan di Selat Bali yang kerap terjadi setiap tahunnya. Publik pun mendesak perusahaan pelayaran dan otoritas terkait untuk memperketat pengawasan serta memperbaiki standar keselamatan penumpang.