Kemendagri Heran Harga Beras Tetap Naik Meski SPHP Bulog Sudah Digelontorkan

RIAUMAKMUR.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti anomali harga beras yang justru semakin mahal meski pemerintah tengah menggencarkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) oleh Perum Bulog.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menilai situasi tahun ini berbeda dibanding periode sebelumnya.

Padahal, sejak 2022 program SPHP rutin dijalankan pemerintah untuk menekan harga beras di pasaran.

“Sejak 2022 sampai 2025, kita sudah terbiasa menyalurkan SPHP. Tapi baru tahun ini, meski sebulan dijalankan, harga tetap naik,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Selasa (19/8/2025).

Tomsi menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya operasi pasar Bulog biasanya hanya butuh dua pekan untuk menurunkan harga.

Namun kini, harga tetap merangkak naik meskipun SPHP sudah digulirkan sebulan penuh.

“Tahun lalu dua minggu saja harga langsung turun. Sekarang sudah sebulan jalan, bukannya turun malah naik,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah daerah memperluas penyaluran beras SPHP agar efeknya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurutnya, sinergi pusat dan daerah mutlak dibutuhkan untuk menahan laju kenaikan harga pangan pokok.

Program SPHP 2025 sendiri dirancang berlangsung sejak Juli hingga Desember dengan total pagu penyaluran 1,3 juta ton.

Berdasarkan hitungan Kemendagri, setidaknya diperlukan distribusi 216 ribu ton per bulan atau sekitar 7.100 ton per hari.

Namun realisasi di lapangan masih jauh dari target. Data Perum Bulog mencatat hingga saat ini penyaluran baru mencapai 38.811 ton, atau 2,94 persen dari target.

Dari jumlah tersebut, penyaluran terbesar dilakukan ke pengecer pasar rakyat sebanyak 13.528 ton (34,86 persen).

Sementara itu, penyaluran melalui instansi pemerintah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) tercatat 13.115 ton, disusul distribusi melalui pemda atau GPM daerah sebesar 4.114 ton.