Indonesia tersandra karena adanya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ( KCJB ). Pembengkakan biaya membuat Tiongkok china memainkan perannya sebagai negara mercusuar.
Negara tirai bambui menekan negosiasi Indonesia untuk penjamin proyek yang mengalami pembengkakan biaya tersebut.
proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.
Atas pembengkakan biaya ini China menuntut Indonesia melunasi pinjaman pembiayaan ini dengan jaminan APBN.
China bermain psikologi dalam negosiasi ini. Ini menjadi salah satu jebakan utang China.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (12/4/2023) mengatakan China bersikukuh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.
Menurut Luhut saat ini pemerintah tengah berupaya bernegosiasi agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.
Penjaminan proyek negara dengan APBN bukan suatu lanmgkah yang baik. Selain itu bukan perkara mudah APBN diajdikan jaminan utang.
Baca Juga: Tokopedia dan Ahli Gastroentero Hepatologi Bagikan Tips Hindari Asam Lambung Naik Saat Puasa
Berdasarkan laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, ia juga gagal bernegosiasi dengan China terkait bunga pinjaman yang ditetapkan China sebesar 3,4 persen.
Padahal pada awal proyek ini dimenangkan China sebagai penyokong dana proyek ini, besaran bunga yang disepakati hanya sebesar 2 persen.
Luhut berjanji akan kembali melakukan negosiasi untuk hal ini.
Terkait jaminan utang dari APBN, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai permintaan pemerintah Tiongkok itu akan sangat berbahaya.
Baca Juga: Heboh! Seorang Imam Shalat Malaysia Dilempari Jemaah Saat Pimpin Shalat Subuh di Malaysia
Artikel Terkait
Presiden Jokowi: Larangan Berbuka Puasa Bersama Hanya untuk Internal Pemerintah Saja
Sudah Resmi, Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Idul Fitri Mulai 19-25 April
Fluktuasi Harga Minyak Dunia, Aspebindo Sarankan Hal Ini ke Pemerintah
Berikut Ini Jadwal Lebaran Idul FITRI 1444 H Tahun 2023 Versi Pemerintah, Muhammadiyah dan NU