China Mulai Menyandera Indonesia Lewat Strategi Utangnya di Proyek KCJB

photo author
Ikhwan RM, Riau Makmur
- Jumat, 14 April 2023 | 23:14 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). (kcic.co.id)
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). (kcic.co.id)

Indonesia tersandra karena adanya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung ( KCJB ). Pembengkakan biaya membuat Tiongkok china memainkan perannya sebagai negara mercusuar.

Negara tirai bambui menekan negosiasi Indonesia untuk penjamin proyek yang mengalami pembengkakan biaya tersebut.

proyek ini diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022.

Atas pembengkakan biaya ini China menuntut Indonesia melunasi pinjaman pembiayaan ini dengan jaminan APBN.

Baca Juga: Berkat Pelatihan Samsung Innovation Campus, Murid Sekolah Bisa Rancang Produk IoT Lewat Coding dan Programming

China bermain psikologi dalam negosiasi ini. Ini menjadi salah satu jebakan utang China.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, Rabu (12/4/2023) mengatakan China bersikukuh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek KCJB.

Menurut Luhut saat ini pemerintah tengah berupaya bernegosiasi agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

Penjaminan proyek negara dengan APBN bukan suatu lanmgkah yang baik. Selain itu bukan perkara mudah APBN diajdikan jaminan utang.

Baca Juga: Tokopedia dan Ahli Gastroentero Hepatologi Bagikan Tips Hindari Asam Lambung Naik Saat Puasa 

Berdasarkan laporan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, ia juga gagal bernegosiasi dengan China terkait bunga pinjaman yang ditetapkan China sebesar 3,4 persen.

Padahal pada awal proyek ini dimenangkan China sebagai penyokong dana proyek ini, besaran bunga yang disepakati hanya sebesar 2 persen.

Luhut berjanji akan kembali melakukan negosiasi untuk hal ini.

Terkait jaminan utang dari APBN, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai permintaan pemerintah Tiongkok itu akan sangat berbahaya.

Baca Juga: Heboh! Seorang Imam Shalat Malaysia Dilempari Jemaah Saat Pimpin Shalat Subuh di Malaysia

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Ikhwan RM

Sumber: Mediaindonesia.com

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X