Pusat Gelontorkan Dana, 4 Ruas Jalan Rusak di Riau Sudah Masuk Kriteria untuk Perbaikan

RIAUMAKMUR.COM — Setidaknya 4 dari 10 ruas jalan rusak yang diusulkan Pemprov Riau untuk dilakukan perbaikan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, sudah sesuai kriteria.

Pemprov Riau telah mengusulkan sebanyak 10 ruas jalan rusak ke pemerintah pusat untuk minta bantu dilakukan perbaikan.

Sebanyak 10 ruas jalan rusak di Riau diharapkan bisa ditangani oleh pemerintah pusat untuk dilakukan perbaikan seiring dengan terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Baca Juga: Sekda SF Hariyanto Buka FGD Implementasi Indonesia's Folu Net Sink 2030 Sub Nasional Provinsi Riau

Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan mengatakan, dari 10 ruas jalan rusak di Riau itu 4 di antaranya sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan perbaikan.

"Tahun 2023 ini ada empat ruas jalan provinsi di Riau yang akan ditangani pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sepanjang 18,4 kilometer (Km)," kata Arief.

Baca Juga: Riau Siap Jadi Pusat Riset Halal Nasional dengan BRIDA, Gubri Syamsuar Temui Kepala BRIN

Keempat ruas jalan rusak yang dianggap sesuai dengan kriteria tersebut yakni: Jalan Teluk Piyai (Kubu)-Panipahan Kabupaten Rokan Hilir sepanjang 3,4 Km.

Lalu, Jalan Simpang Bunut-Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan 5,5 Km, Jalan Lipat Kain-Lubuk Agung-Batu Sasak, Kabupaten Kampar 5 Km dan Jalan Simpang Batang-Lubuk Gaung, Kota Dumai sepanjang 4,5 Km.

Arief Setiawan menyampaikan, perbaikan empat ruas jalan provinsi yang dibantu oleh pemerintah pusat tersebut saat rapat dengan KSP sudah diminta untuk segera diproses lelang.

Baca Juga: Tegas! Gubri Syamsuar Serius Dukung Perhutanan Sosial, KPH Diminta Fokus atau Pilih Dinonjobkan

“Sehingga pekerjaan bisa cepat dilaksanakan,” tuturnya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Helson Siagian memastikan pemerintah pusat akan ikut menangani perbaikan jalan daerah di Provinsi Riau.

Saat ini, pemerintah sedang mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.