Kepala DLHK Riau Dorong Pendidikan Lingkungan Hidup Masuk Kurikulum Merdeka Mulok

Murod mengapresiasi inisiatif yang telah dimulai dari Pemko Dumai. Pihaknya berharap, apa yang dilakukan Pemko Dumai bisa dicontoh oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ kota lainnya.

"Tentunya juga kami harapkan pendampingan dan fasilitasi juga bisa dilakukan oleh Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM untuk Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Riau," harapnya.

Murod menyampaikan, Pendidikan Lingkungan bagi siswa Pendidikan Dasar akan membentuk generasi penerus yang lebih sadar akan pelestarian lingkungan.

Apalagi, Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti Migas, hutan dan lahan gambut, perikanan dan pertanian yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Di samping potensial sebagai penggerak ekonomi daerah, potensi alami ini apabila tidak dikelola dengan bijaksana dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat. Bisa dalam bentuk berbagai bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, kerawanan pangan dan krisis energi," terangnya.

Oleh karena itu lanjutnya, sudah saatnya bagi pemerintah untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Tentunya dengan penyadartahuan dari dini, diharapkan tumbuh tunas-tunas muda kader-kader lingkungan yang lebih peduli akan lingkungan.

Murod juga menjelaskan, jika Gubernur Riau H Syamsuar telah mengeluarkan kebijakan strategis Rencana Aksi Riau Hijau.

Salah satu tujuan dan sasarannya,  upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan.

Pada pelaksanaan Riau Hijau, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber daya alam, aksi mitigasi/ adaptasi salah satu bentuk kegiatannya adalah peningkatan kesadaran ekologis sejak dini melalui muatan lokal kurikulum sekolah.

Melalui Program Pengembangan Kurikulum yang telah ada didalam Permendagri No.90 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan sebagai pengemban urusan wajib bidang Pendidikan.