RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU- Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Riau, Sugeng Pranoto, mengingatkan semua pihak untuk tidak melakukan alih fungsi lahan mangrove.
Hal tersebut disampaikan Sugeng Pranoto, menanggapi adanya informasi terkait pengalihfungsian lahan mangrove di Kepulauan Meranti, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan informasi dari Fraksi PDIP di Kepulauan Meranti, kata Sugeng Pranoto, rencana pengalihfungsian lahan mangrove di Kepulauan Meranti sudah terhenti.
Baca Juga: Berpotensi Merusak Lingkungan, DPRD Riau Akan Dalami Informasi Alihfungsi Lahan Mangrove di Kepulauan Meranti
"Kami dari Komisi IV yang membidangi lingkungan, tentunya berharap supaya niat untuk mengalihfungsikan lahan mangrove itu tidak dilanjutkan, demi kelestarian lingkungan kita," kata politisi PDI Perjuangan ini, Senin (25/3/2024)
Sebab jika niat itu dilanjutkan, kata Sugeng, maka kedepannya akan ada pengalihfungsian lahan mangrove untuk kepentingan bisnis.
"Kalau yang ini dibiarkan, maka kita takut yang lain akan ngikut. Makanya, kita ketika menerima informasi itu, langsung kita kawal itu," tuturnya.
Pun begitu, Sugeng mengatakan bahwa dirinya tetap akan terus mengawasi semua lahan mangrove yang ada, agar tak dialihfungsikan secara sembarangan.
"Informasi sekarang kan alih fungsi itu sudah berhenti, tapi kita akan tetap kawal itu dan mungkin nanti kita pastikan juga ke lokasi," tegasnya.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Riau membidangi lingkungan, memastikan akan menindaklanjuti adanya laporan dugaan jual beli lahan mangrove oleh salah satu perusahaan di Desa Gogok Darussalam, Kepulauan Meranti.
Sekretaris Komisi IV, Sugeng Pranoto, menegaskan, lahan mangrove yang ada di Kepulauan Meranti merupakan milik negara yang tidak boleh dikelola sembarangan, apalagi sampai dikuasai oleh perusahaan.
Ditambahkan Sugeng Pranoto, informasi ini akan menjadi sumber awal pihaknya untuk melakukan penelusuran lebih mendalam, ke lahan mangrove tersebut.***