RIAUMAKMUR.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Temanggung menghadiri Forum Data Jawa Tengah semester I Tahun 2024, Rabu (29/5/2024). Analis Kebijakan Muda Direktorat PEIPD, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Yudhi Timor Bimo Prakoso memaparkan, data pada sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) mulai disinergikan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Forum yang diselenggarakan Bappeda Provinsi Jawa Tengah ini bertempat di Hotel Laras Asri Resort and Spa Salatiga. Acara dihadiri oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinkominfo, Bappeda dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Dengan tema “Sinergitas Satu Data Indonesia (SDI) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Penyelenggaraan Data Tingkat Daerah”, menghadirkan dua narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Baca Juga: Fasilitasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin, Pemkab Aceh Jaya dan YARA Jalin Kerja Sama
“Penyusunan SIPD memerhatikan prinsip SDI untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antarinstansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk,” ungkap Yudhi. Yudhi mengingatkan penyusunan metadata harus terstruktur.
Dengan menerapkan standar data yang berlaku di seluruh pemerintah daerah kata Yudhi, diharapkan tidak akan dijumpai lagi multitafsir dan data dengan elemen yang berbeda-beda di setiap wilayah.
Forum Data merupakan agenda rutin penyelenggaraan SDI di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang secara khusus membahas dan menyepakati data prioritas yang kemudian dituangkan dalam berita acara hasil rapat.
Baca Juga: Rembuk Stunting, DP3AP2KB Gayo Lues Terus Kembangkan Potensi yang Ada
Sementara SIPD merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Kemendagri dan digunakan oleh semua lembaga penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai daerah, menghasilkan data dan digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sehingga merupakan data yang sangat strategis.