RIAUMAKMUR.COM, PEKANBARU - Penganggaran dana untuk pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Agung Nugroho.
Dikatakan Agung Nugroho, mengingat posisi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sebagai pihak yang menganggarkan, perlu ada koordinasi yang terjalin antara Pemprov dan Pemkab serta Pemko se-Pekanbaru.
“Soal penetapan siapa-siapa saja yang layak diberikan itu urusan kabupaten/kota. Makanya diharapkan harus tepat sasaran,” kata Agung Nugroho, Selasa (13/6/2023).
Baca Juga: Sepakat dengan Agung Nugroho, Eddy A Mohd Yatim Dukung Pembentukan Aturan Anti LGBT
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Riau itu menambahkan, pengerjaan rumah layak huni menggunakan biaya yang minim. Sehingga, dia berharap kualitas rumah harus betul-betul bagus.
“Jangan sampai rumah yang dibongkar malah tak jadi. semoga dapat membantu masyarakat,” jelasnya.
Sebab itu, ia meminta pemerintah menggunakan data guna memetakan masyarakat yang tak mampu untuk diberikan rumah layak huni.
“Ini penting sekali karena posisinya ditempatkan kepada warga, jadi pembagiannya harus merata di seluruh kabupaten/kota,” pungkas Agung.