RIAUMAKMUR.COM, MERANTI - Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepulauan Meranti sebut Kabupaten Kepulauan Meranti rawan terhadap peredaran narkoba.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wan Zulkifli, Kamis (20/7/2023) mengatakan bahwa kondisi geografis Kepulauan Meranti menjadikan daerah ini rawan terhadap peredaran narkoba.
Hal itu didsampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (Kotan) tahun 2023 di Pekanbaru.
"Posisi Meranti sangat rawan terhadap peredaran narkoba maupun penyalahgunaannya," tegasnya.
Kesbangpol menyebut kondisi geografis Kepulauan Meranti dikelilingi laut dan berbatasan langsung dengan negara tetangga membuat aktivitas peredaran narkoba terjadi dan masuk dengan mudah.
Untuk itu katanya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan bersinergi, baik dengan Pemprov, BNN dan juga satuan kerja terkait lainnya," ungkapnya.
Baca Juga: 16 Atlet Wushu Rohil Akan Berjuang di Seleksi Daerah Porwil
Kepala BNN Provinsi Riau, Brigjen Pol Robinson Siregar mengatakan berdasarkan Unodc World Drug Report Tahun 2022, tercatat 284 juta jiwa pelaku penyalahgunaan narkotika yang ada di dunia.
Para pelaku penyalahgunaan narkotika ini rentang usia 15-64 tahun. Jumlah tersebut tersebar di berbagai negara dan didominasi oleh generasi muda pada usia produktif.
"Untuk itu, setiap pemerintah kabupaten/kota harus tanggap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Bahaya Narkoba (Kotan)," ujarnya.
Baca Juga: Satlantas Polres Rohil Gelar Kampanye Keselamatan ke Pengendara
Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution pada acara Rakor tersebut menyampaikan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Kotan merupakan pengayaan orientasi visi pembangunan kota berkelanjutan dan berdaya saing pada Tahun 2045.
Kondisi atau status kabupaten/kota yang tanggap terhadap sebagai potensi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
"Adapun ruang lingkup kota tanggap ancaman narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi pembangunan kota," jelas Wagub Edy.